Lahirkan Santri Berkualitas, Pemkab Pesisir Selatan Sertifikasi Guru Mengaji

Editor: Satmoko Budi Santoso

PESISIR SELATAN – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, menetapkan akan melaksanakan sertifikasi guru mengaji Taman Pendidikan Al Quran (TPA) atau Taman Pendidikan Seni Al Quran (TPSA), di tahun 2019 mendatang.

Tujuan dilaksakanannya sertifikasi guru mengaji TPA/TPSA itu, untuk meningkatkan kualitas didikan yang diberikan kepada para santriwan/santriawati.

Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, mengatakan, untuk melahirkan para santri perlu memiliki guru-guru mengaji yang benar-benar memiliki ilmu yang bisa mendidik anak-anak dalam hal membaca Al Quran.

“Mengajar mengaji itu bukanlah perkerjaan yang mudah. Gurunya benar-benar perlu memahami cara membaca Al Quran sebelum diajarkan kepada santri. Jika salah membaca, maka akan salah pula arti dan makna dari ayat yang dibaca,” katanya, Kamis (13/12/2018).

Ia menyebutkan untuk melakukan sertifikasi guru mengaji di TPA/TPSA itu, Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang serta Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan.

Hendrajoni berharap dengan adanya sertifikasi tersebut, dapat mencerahkan masa depan anak-anak dalam belajar Al Quran. Sebab, jika anak-anak di Pesisir Selatan memiliki kemampuan dalam membaca Al Quran dengan baik, juga akan dapat melahirkan qori dan qoriah yang handal.

Bahkan, ia mengaku, program sertifikasi guru mengaji TPA/TPSA merupakan kegiatan yang cukup penting diselenggarakan. Karena selama ini, belum ada guru – guru mengaji yang memiliki sertifikasi. Melahirkan kegiatan itu nantinya, juga bentuk adanya anggaran pemerintah yang diberikan kepada para guru TPA/TPSA sebagai honor.

Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan (Kesra) Setdakab Pesisir Selatan, Andi Syafinal, menjelaskan untuk para guru TPA/TPSA yang akan mengikuti sertifikasi tersebut, harus memenuhi sejumlah kriteria seperti latar belakang pendidikan dan lain sebagainya.

“Jadi ke depan guru TPA/TPSA yang diberikan honor oleh pemerintah nagari setempat harus mengantongi sertifikat guru TPA/TPSA,” ucapnya.

Dikatakan, sertifikasi dilakukan untuk meningkatkan kualitas guru TPA/TPSA, dan memiliki legalitas, sehingga dapat menerima honor dari anggaran pemerintah.

Ia berkata, saat ini jumlah guru TPA/TPSA yang terdata lebih kurang 4 ribu orang yang tersebar pada 182 nagari di Kabupaten Pesisir Selatan. Sedangkan jumlah guru yang diberikan honor oleh pemerintah nagari lebih kurang 2 ribu orang dengan nilai Rp 500 ribu per bulan.

Selain itu, tahun 2019 juga akan dilakukan sertifikasi dewan hakim MTQ yang diusulkan kepada Pemprov Sumatera Barat. Hal itu juga amat penting, sehingga ketika ada MTQ, dewan hakim sudah jelas.

Kemudian, pihaknya juga mendorong agar dewan hakim MTQ membentuk forum sehingga memudahkan koordinasi serta peningkatan kapasitas dewan hakim melalui anggaran pemerintah.

“Sudah saatnya dewan hakim membentuk forum, karena jumlahnya semakin banyak, yakni sekitar 100 orang,” tutupnya.

Lihat juga...