MA Maknai 2018 Era Baru Menuju Peradilan Modern

Ketua MA, Hatta Ali -Foto: M Hajoran

JAKARTA — Mahkamah Agung (MA) memaknai arti penting tahun 2018 sebagai era baru menuju badan peradilan yang modern. Modernisasi peradilan yang ditandai dengan pemanfaatan teknologi, khususnya teknologi informasi, ditujukan untuk mengatasi kendala-kendala penyelenggaraan peradilan, berupa lambatnya penanganan perkara, kurangnya akses keadilan serta masalah integritas dan profesionalisme  aparatur.

“Di awal tahun 2018, sistem informasi penanganan perkara (SIPP) versi 3.2.0 berhasil diaplikasikan secara nasional di empat lingkungan peradilan, yang terintegrasi dengan Direktori Putusan dan Sistem Administrasi Perkara (SIAP) MA, sehingga monitoring penanganan perkara padat dilakukan secara komprehensif, sampai dengan publikasi putusan dan minutasi perkaranya,” kata Ketua MA, Hatta Ali, dalam acara refleksi akhir tahun MA di Gedung MA, Jakarta, Kamis (27/12/2018).

Selanjutnya, kata Hatta Ali, sebagai implementasi dari Perma No. 3 Tahun 2018, pada pertengahan 2018, MA meluncurkan E-Court, sebuah aplikasi yang memberikan kemudahan dalam layanan administrasi perkara secara elektronik, dengan fitur e-filing (pendaftaran perkara secara elektronik), e-payment (pembayaran panjat biaya perkara secara elektronik), dan e-summons (pemanggilan dan pemberitahuan kepada para pihak secara elektronik).

“Melalui aplikasi e-court, pendaftaran gugatan atau permohonan oleh seorang advokat dapat dilakukan dari mana saja dan kapan saja, tanpa harus datang langsung ke pengadilan, sepanjang advokat tersebut telah tervalidasi sebagai pengguna terdaftar dalam sistem aplikasi e-court,” jelasnya.

Selain sebagai perwujudan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, transformasi teknologi call sistem administrasi perkara di pengadilan, juga merupakan bentuk dukungan terhadap program prioritas nasional, dalam meningkatkan kemudahan berusaha, yakni penegakkan perjanjian.

“Dalam kurun waktu dari setengah tahun sejak diluncurkan, di luar 85 pengadilan yang baru saja terbentuk, 100 persen Peradilan Umum dan Peradilan Agama telah siap menerapkan E-Court. Sedangkan Peradilan Tata Usaha Negara telah mencapai 68 persen,” ungkapnya.

Lebih jauh, Hatta Ali mengatakan, jumlah pengguna terdaftar yang telah terverifikasi sampai dengan Desember 2018 sebanyak 11.224 Advokat.

Sedangkan jumlah perkara yang terdaftar dengan menggunakan e-court, sampai Desember 2018 sebanyak 389 perkara, pada Peradilan Umum, 289 perkara pada Peradilan Agama dan 17 perkara pada Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga jumlah total perkara e-court yang sudah terdaftar adalah 695 perkara.

“Di bidang pendukung, manajemen sumberdaya manusia dikelola untuk mendorong integritas dan profesionalisme aparatur, untuk itu MA mengembangkan aplikasi Sistem Pengawasan (Siwas), tahun 2018 ini mencapai versi 3.0, yang memuat berbagai perbaikan dan penambahan fitur, antara lain menu gratifikasi dan menu benturan antarkepentingan,” jelasnya.

Seiring dengan hal tersebut, kata Hatta Ali, MA juga telah membangun E-Monitoring Pengawasan, aplikasi yang digunakan untuk memonitor hasil pelaksanaan pengawasan pada Badan Pengawasan, dan pengawasan yang dilakukan oleh Hakim Tinggi Pengawasan serta Hakim Pengawas Bidang, pada pengadilan tingkat pertama. Aplikasi ini memberikan keseragaman instrumen pengawasan dan membantu tugas hakim pengawas.

“Dalam upaya peningkatan pelayanan publik, hingga Desember 2018 ini, selain 85 pengadilan baru dioperasionalkan, tercatat seluruh pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada lingkungan Peradilan Umum telah mendapatkan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan, 382 dari 388 Peradilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah pada lingkungan Peradilan Agama telah terakreditasi, dan 17 dari 34 Peradilan di lingkungan PTUN telah terakreditasi,” sebutnya.

Lihat juga...