MA Raih Penghargaan Zona Integritas WBK

Editor: Koko Triarko

Sekretaris MA, Ahmad S. Pujoharsoyo -Foto: M Hajoran

JAKARTA — Mahkamah Agung (MA) mendapatkan apresiasi dan penghargaan atas pelaksanaan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK). Prestasi ini diraih setelah tujuh unit kerja pengadilan dinyatakan lulus, berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara, bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

Menurut Sekretaris Mahkamah Agung, Ahmad S. Pudjoharsoyo, ketujuh unit kerja pengadilan tersebut, di antaranya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Pengadilan Agama Surabaya, Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Pengadilan Militer II-13 Madiun dan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang.

“Ketujuh unit kerja tersebut menjadi bagian dari 205 unit kerja pemerintahan, yang mendapatkan penghargaan Zona Integritas, masing-masing Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung, Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Perindustrian, Kejaksaan Agung, Kepolisian, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Luar Negeri,” kata Ahmad S. Pudjoharsoyo, di Gedung MA, Selasa (11/12/2018).

Ahmad S. Pudjoharsoyo menyebutkan, keberhasilan tujuh unit kerja pengadilan meraih predikat zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), merupakan hasil dari upaya-upaya Mahkamah Agung melaksanakan reformasi birokrasi.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Mahkamah Agung beserta Badan-Badan Peradilan di bawahnya, lanjut Pudjoharsoyo, dilakukan berbarengan dengan upaya reformasi peradilan, yang dimulai sejak 2010. Sehingga terdapat keselarasan antara ikhtiar melakukan reformasi peradilan dengan reformasi birokrasi.

“Terobosan-terobosan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk mewujudkan peradilan yang agung, memiliki keselarasan dengan sasaran yang ingin dicapai oleh Reformasi Birokrasi. Sebagaimana diketahui, reformasi birokrasi memiliki tiga sasaran, yakni birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas,” jelasnya.

Untuk mencapai birokrasi yang bersih dan akuntabel, kata Ahmad S. Pudjoharsoyo, Mahkamah Agung telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP),  melakukan rekrutmen calon hakim dan calon pegawai negeri sipil secara transparan dan akuntabel dengan menggunakan fasilitas teknologi informasi.

“Sementara untuk mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien, Mahkamah Agung telah melaksanakan akreditasi penjaminan mutu terhadap hampir seluruh pengadilan, menerapkan pola promosi dan mutasi secara transparan, serta mengembangkan sejumlah aplikasi berbasis elektronik, seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara, Sistem Informasi Kepegawaian, e-learning, e-monev, Sistem Informasi Pengawasan, dan yang terbaru adalah aplikasi pengadilan elektronik atau e-court,” ungkapnya.

Ada pun untuk mewujudkan birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas, sebutnya, Mahkamah Agung telah mengembangkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), publikasi putusan dalam satu hari (one day publish), pendaftaran perkara secara online (e-filing), pembayaran perkara secara elektronik (e-payment), pemanggilan secara elektronik (e-summon).

Dan, dalam waktu dekat, katanya, aplikasi pengadilan elektronik akan dikembangkan dengan mengembangkan persidangan secara elektronik atau e-litigation.

“Tentu kita berharap, agar pencapaian ini dijadikan landasan untuk meningkatkan pencapaian di masa yang akan datang. Kita terus mendorong, agar semakin banyak pengadilan yang mencapai predikat WBK dan WBBM,” sebutnya.

Lihat juga...