Majukan UMKM, Kerajinan Tenun di NTB Jadi Seragam Dinas

Editor: Satmoko Budi Santoso

MATARAM  – Sebagai upaya membantu memajukan dan menanamkan kecintaan terhadap produk UMKM lokal, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mencangkan hasil kerajinan kain tenun sebagai seragam dinas Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Pencanangan kerajinan tenun sebagai seragam ASN setiap Selasa dan Kamis sebagai wujud nyata Pemprov memajukan UMKM di NTB,” kata Kepala Dinas Perdagangan NTB, Hj. Putu Sely Andayani di Mataram, Selasa (18/12/2018).

Melalui pencanangan ini,  bisa membuat masyarakat perajin di NTB  senang, setelah usahanya sempat lesu pasca dilanda bencana gempa bumi, beberapa waktu lalu.

Pencanangan tersebut juga sebagai bagian dari gerakan kampanye kepada masyarakat NTB untuk mencintai produk lokal. Termasuk sebagai upaya mewujudkan kerajinan tenun NTB agar bisa semakin menasional bahkan internasional.

“Selain itu, NTB juga memiliki Dewan Kerajinan Daerah sebagai wadah membantu mempromosikan dan memasarkan berbagai kerajinan tenun yang dihasilkan para perajin di NTB,” katanya.

Karena itulah, selain ASN lingkup Pemprov NTB, gerakan yang sama juga bisa dilakukan Pemda di kabupaten/kota lain di NTB, termasuk BUMN maupun kalangan swasta, dan masyarakat umum.

Gubernur NTB, Zulkiflimansyah, mengatakan, pencanangan kain tenun NTB sebagai seragam Dinas ASN dinilainya sangat positif dalam membantu memasarkan dan mempromosikan hasil kerajinan tenun di NTB.

Hanya saja, perlu juga dipikirkan bagaimana produksinya. Sebab yang membutuhkan banyak, sehingga secara otomatis, seragam kain tenun dibutuhkan juga secara banyak. Jangan sampai banyak peminat, justru menjadi ancaman dan mematikan usaha masyarakat perajin.

“Kalau perajin sudah kewalahan dan tidak bisa memenuhi permintaan, bisa dimanfaatkan para pengusaha industri lainnya. Untuk memproduksi seragam kain tenun menggunakan mesin yang bisa menghasilkan puluhan bahkan ratusan ribu kain tenun,” katanya.

Menurut Zul, sapaan gubernur NTB, kalau industri besar sudah masuk, dengan kemampuan produktivitas ribuan kali lebih banyak, maka harga akan murah dan juga bisa mematikan kreativitas penenun di NTB.

“Sekarang kepala dinas perindustrian harus berpikir, bagaimana mesin diberikan kepada penenun. Kalau untuk pameran tidak masalah dengan hasil tangan. Tapi kalau massal tidak bisa, harus pakai mesin,” pungkasnya.

Lihat juga...