hut

Manajemen Pengelolaan SDM MA Dilakukan Secara Digital

Editor: Mahadeva WS

Ketua MA Hatta Ali - Foto M Hajoran Pulungan

JAKARTA – Mahkamah Agung (MA), meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), yang terintegrasi dengan Manajemen SDM Berbasis Kompetensi. Integrasi dilakukan, untuk meningkatkan efektifitas, transparansi dan akuntabilitas, Sumber Daya Manusia di lembaga tersebut, dan lembaga peradilan di bawahnya. 

“Aplikasi SIKEP, merupakan database utama, dalam pengelolaan data sumber daya manusia. Lewat aplikasi ini, administrasi kepegawaian dapat disesuaikan secara otomatis, melakukan validasi data berjenjang, manajemen karir, remunerasi, promosi hingga mutase pegawai,” kata Ketua MA, Hatta Ali, Jumat (21/12/2018).

Penyusunan arsitektur aplikasi SIKEP, didukung oleh EU-UNDP SUSTAIN dan Pusilkom UI. Proyek EU-UNDP SUSTAIN, merupakan proyek yang didukung oleh Uni Eropa, yang diimplementasikan oleh UNDP Indonesia. Aplikasi tersebut, bertujuan mendukung pembaharuan peradilan, yang dilakukan oleh MA. “Tentu, dengan adanya dukungan dari sejumlah elemen dan organisasi, seperti Uni Eropa, dan diimplementasikannya oleh UNDP Indonesia, ini mendukung pembaharuan peradilan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung,” jelasnya.

Lebih jauh Hatta Ali mengatakan, untuk mencapai visi MA, sebagai Badan Peradilan Indonesia yang Agung 2010-2035, salah satunya ditandai dengan kondisi sebagai, badan peradilan, yang mengelola sumber daya manusia yang kompeten, dengan kriteria obyektif. Sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.

“Untuk mencapai kondisi tersebut, Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 mengamanatkan agar pengelolaan Sumber Daya Manusia MA dilakukan berbasis kompetensi, agar dapat dicapai desain organisasi berbasis kinerja dan akhirnya dapat memberikan pelayanan prima kepada pengguna Peradilan,” ungkapnya.

Saat ini, jumlah pegawai di MA 30.960 orang. Mereka ditempatkan pada 911 satuan kerja, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. “Dalam mengelola sumber daya manusia sebanyak itu, dibutuhkan sistem informasi pengelolaan pegawai yang mudah, cepat, efisien, dan efektif. Sejak 2010, Mahkamah Agung telah mengembangkan sistem informasi kepegawaian yang disingkat SIKEP versi satu,” tuturnya.

Pada awalnya, aplikasi tersebut, hanya dipergunakan untuk merekam data dan dokumen elektronik Pegawai. “Dengan aplikasi SIKEP, semua data pegawai tersimpan dalam dokumen elektronik, sehingga dapat diakses dengan mudah dibanding penyimpanan berbasis kertas (paper based),” pungkasnya.

Lihat juga...