Masa Kampanye, Bawaslu Balikpapan Ingatkan Pengguna Media Sosial

Editor: Satmoko Budi Santoso

BALIKPAPAN – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Balikpapan ingatkan kepada pengguna media sosial untuk lebih bijak dalam mengunggah ataupun menanggapi persoalan politik.

Hal itu dilakukan agar pengguna media sosial lebih berhati-hati agar tidak menjadi persoalan di kemudian hari.

Komisioner Bawaslu Balikpapan, Ahmadi Aziz, mengungkapkan, selama masa kampanye berlangsung masyarakat ataupun pengguna media sosial harus lebih bijak karena dalam penggunaan juga ada aturan.

“Akhir-akhir ini kita lihat saja, media sosial digunakan untuk menghina dan menjatuhkan lawan politik. Seharusnya saling menghormati di tengah perbedaan pandangan dan pilihan politik,” katanya, Rabu (12/12/2018).

Bawaslu juga meminta agar kaum milenial termasuk mahasiswa untuk lebih bijak dalam bermedia sosial. “Orang tua juga harus mengawasi anak-anaknya agar lebih berhati-hati dalam membagikan berita yang belum jelas kebenarannya,” ungkap Ahmadi Aziz.

Ahmadi menjelaskan, selama masa kampanye berlangsung, Alat Peraga Kampanye (APK) dapat digunakan oleh sejumlah calon di sejumlah titik. Namun, dalam pemasangan juga harus memperhatikan estetika kota dan daerah mana saja yang bisa dipasang APK.

“Pasal 34 ayat 5 dari PKPU itu disebutkan bahwa pemasangan APK harus mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” tandasnya.

Dalam pemasangan APK, dikatakannya, calon legislatif termasuk tim pemenangan sudah mengetahui karena sudah disosialisasikan sebelumnya.

“Kalau ada, dan jelas pelanggaran, pasti kami tindak tegas, baik kepada calon legislatif maupun tim pemenangan yang memasang APK di lokasi-lokasi terlarang,” pungkasnya.

Sementara itu, Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi, mengingatkan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) mengutamakan netralitas dalam politik. Terutama dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.

“ASN harus bersikap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis. Bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi tegas,” bebernya.

Apalagi Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN pada Peyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2018, Pileg dan Pilpres 2019.

“Surat itu melarang ASN melakukan perbuatan yang mengarah atau berpihak kepada salah satu calon, dan tidak boleh berpolitik,” ujar Rizal Effendi

Dia juga ingatkan ASN hati-hati menggunakan media sosial karena apabila terbukti ada pelanggaran bisa dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai.

“Kalau terbukti sanksinya bisa sedang hingga berat,” tutupnya.

Lihat juga...