Masih Banyak TKI di Maumere Enggan Urus Dokumen

Editor: Koko Triarko

261

MAUMERE – Selama kurun waktu 2018, Kantor Imigrasi Kelas II TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Maumere, menerbitkan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia (DPRI), yang di dalamnya terdiri dari paspor sebanyak 1.363 buah.

“Jumlah DPRI yang diterbitkan itu diperuntukan bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sebanyak 155, dan untuk masyarakat umum 1.208. Jumlah ini meningkat dibandingkan 2017, yang hanya 1.289 buah,” sebut Vincentius Purwo Hendratmoko, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere, Senin (31/12/2018).

Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Maumere, Vincentius Purwo Hendratmoko. -Foto: Ebed de Rosary

Dalam konferensi pers di Kantor Imigrasi Maumere, Vincentius menyebutkan, selama 2018 pihaknya pun menerbitkan 994 izin tinggal, terdiri dari 933 izin tinggal kunjungan, 33 izin tinggal terbatas dan 28 izin tinggal tetap.

“Jumlah ini pun meningkat dibandingkan 2017 yang hanya 888 izin tinggal yang dikeluarkan. Sementara, 2016 hanya 861 izin tinggal, dan 2015 sebanyak 864,” terangnya.

Kantor Imigrasi Maumere, tambah Vincentius, selama 2018 juga melakukan penegakkan hukum terhadap 15 warga negara asing. Dari jumlah tersebut, satu orang WNA terpaksa dideprotasi. Sementara, 14 lainnya dikenakan denda, karena over stay.

“Kami juga melakukan penolakan penerbitan DPRI kepada 5 Pekerja Migran Indoenesia nonprosedural, karena disinyalir tidak mempergunakan dokumen tersebut secara benar,” terangnya.

Vincentius menambahkan, masih banyak calon TKI yang belum memanfaatkan keberadaan Kantor Imigrasi Maumere, untuk membuat paspor dan dokumen lainnya. Pihaknya pun sudah sering melakukan sosialisasi ke masyarakat.

“Kendala yang kami hadapi saat ini, SDM masih kurang, khususnya untuk Kasubagtu dan Kasubsi yang masih kosong. Wilayah kerja yang luas meliputi lima kabupaten mulai dari Lembata, Flores Timur, Sikka, Ende dan Nagekeo,” ungkapnya.

Menurutnya, waktu tempuh sampai wilayah terluar, bisa mencapai 7 jam. Kondisi jalan yang berisiko tinggi, juga ikut mempengaruhi mental dan fisik petugas.

Koneksi jaringan internet pun belum terlalu bagus, padahal saat ini semuanya harus melalui sistim online.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Germanus Goleng, mengakui saat ini masih banyak TKI, khususnya yang bekerja ke Malaysia berangkat secara ilegal tanpa mengurus dokumen.

“Kami selalu lakukan sosialisasi di daerah-daerah kantong TKI, agar mereka bisa mengurus dokumen resmi. Apalagi, di Maumere pun ada kantor imigrasi, sehingga bisa mengurus paspor. Namun mungkin karena berpikir gampang, sehingga banyak yang belum mengurus dokumen,” sebutnya.

Baca Juga
Lihat juga...