Mekanisme Seleksi Pegawai P3K Hampir Sama CPNS

Editor: Koko Triarko

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Muhammad Suruji/ Foto: Turmuzi

MATARAM – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Muhammad Suruji, mengatakan, mekanisme proses seleksi penerimaan pegawai melalui skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) hampir sama seperti seleksi CPNS, sehingga semua masyarakat bisa ikut.

“Mekanisme seleksi sama, sehingga semua bisa ikut, mau guru honorer maupun masyarakat umum, tidak ada pembedaan” kata Suruji, di Mataram, Kamis (27/12/2018).

Ia juga mengatakan, P3K tidak ada urusannya dengan honorer, jadi hanya klasifikasi saja. Ingat, katanya, jangan sampai salah paham. Artinya, tidak ada jaminan yang honorer bisa mendaftar, tidak ada jaminan lulus, bisa nanti yang mendaftar adalah yang baru dan lulus.

Gajinya pun seperti honorer, lalu kontraknya setiap tahun dilakukan evaluasi, nanti dari hasil evaluasi, kalau kinerja buruk tidak diperpanjang, ada batasan usia juga.

Bahkan orang nonPNS juga boleh mendaftar menjadi kepala dinas, direktur, dan dirjen.

“Sangat jauh berbeda dengan yang dulu, kalau dulu sewaktu K1 dan K2, setelah ikut seleksi dan lulus secara otomatis jadi PNS, punya NIP, pensiun dan hak gaji segala macam,” katanya.

Kebijakan tersebut diatur melalui PP 48 tahun 2015, tentang pengangkatan honorer menjadi PNS secara otomatis. Sejak itu, tidak ada lagi namanya K1, K2.

Sebelumnya, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), H. Ali Rahim, berharap supaya semua guru honorer di NTB bisa ikut seleksi dan lulus melalui mekanisme P3K.

Jumlah guru honorer SMK, SMA dan SLB yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota NTB mencapai 8.000. Sementara Dikbud NTB hanya akan merekrut guru  melalui mekanisme P3K, yang ditetapkan pemerintah pusat sesuai kebutuhan, yaitu sekitar 3.000.

Lihat juga...