Menag Sepakat Putusan MK Soal Batas Usia Perkawinan

Editor: Koko Triarko

Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin. -Foto: Lina Fitria

JAKARTA – Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia minimal perkawinan bagi perempuan dinilai sangat tepat dan memenuhi rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat.

Menurut Menag, dalam konteks kehidupan saat ini, tidak perlu lagi ada pembedaan batas minimal usia perkawinan, baik bagi laki-laki maupun perempuan.

“Artinya, batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun, dengan syarat mendapat izin dari orang tua,” kata Lukman, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (14/12/2018).

Lukman menjelaskan, klausul mendapat izin dari orang tua harus digarisbawahi, karena UU No. 1/ 1974 mengatur usia perkawinan dalam tiga level, sebagaimana diatur dalam bab II tentang syarat-syarat perkawinan.

Level pertama,  diatur dalam pasal 6 ayat (2), bahwa untuk melangsungkan perkawinan,  seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.

“Artinya, pada level pertama, pada dasarnya batas minimal usia perkawinan adalah 21 tahun. Boleh menikah di bawah 21 tahun dengan syarat mendapat izin orang tua,” terang Menag.

Level kedua, perkawinan di bawah usia 21 tahun hanya dimungkinkan, jika pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun dan perempuan 16 tahun, dan keduanya mendapat izin dari kedua orang tua. Ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Perkawinan.

“Level terakhir atau ketiga,  jika ada pasangan yang ingin menikah di bawah usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, maka mereka harus meminta dispensasi kepada pengadilan berdasarkan putusan hakim, atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak laki-laki atau pihak perempuan,” paparnya.

Terhadap ketentuan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan 16 tahun, telah dimohonkan uji materi dan dikabulkan oleh MK.

Putusan MK menyatakan, bahwa 16 tahun sebagai batas minimal usia perkawinan bagi perempuan adalah deskriminatif, karena berbeda dengan laki-laki yang 19 tahun.

Karenanya, MK memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang dalam jangka waktu tiga tahun melakukan perubahan terhadap UU No. 1/1974, berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.

“Menurut saya, bila ada pasangan yang belum mencapai usia 21 tahun, maka batas minimal usia perkawinan, baik bagi laki-laki maupun perempuan sebaiknya disamakan saja, yaitu 19 tahun, dan harus mendapat izin dari kedua orang tua,” tegas Menag.

Selama ini, belum ada norma baru yang dibuat oleh DPR bersama Presiden dalam tiga tahun ke depan, maka ketentuan batas minimal usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan masih berlaku, sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) UU No. 1/1974 tentang perkawinan.

“Kita akan segera menindaklanjuti Putusan MK ini, dengan menyerap aspirasi dari berbagai kalangan di masyarakat, untuk selanjutnya dirumuskan sebagai norma baru sesuai dengan amar Putusan MK,” tambahnya.

Sementara, Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Sa’adi, mengatakan, MUI akan mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian gugatan uji materi Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terkait batas usia perkawinan anak.

Menurutnya, putusan ini berpotensi menimbulkan polemik, karena menyangkut hal yang sangat sensitif. Dia pun akan membentuk tim untuk melakukan penelitian dan pengkajian terhadap putusan itu.

“Pada saatnya nanti, MUI akan memberikan pendapat dan pandangan secara konprehensif,” kata Zainut, melalui keterangan pers.

Dia juga mengingatkan kepada semua pihak, bahwa UU No. 1/ 1974 tentang perkawinan, bagi umat Islam bukan hanya sekadar mengatur norma hukum positif dalam perkawinan, tetapi juga mengatur sah.

“Kami mengimbau kepada semua pihak untuk bersikap arif dan berhati-hati, jika berniat untuk mengubahnya,” paparnya.

Dia juga berpandangan, bahwa UU perkawinan yang usianya sudah cukup tua, tetapi masih relevan untuk diberlakukan sehingga tidak perlu adanya revisi.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan perbaikan permohonan atas uji materi Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan.

Ada pun para pemohon dari uji materi ini adalah Endang Warsinah, Maryati, dan Rasminah, yang merupakan korban dari pernikahan usia dini.

Para pemohon menilai, ketentuan terkait batas usia perkawinan berpotensi merugikan hak konstitusional mereka, karena membenarkan perkawinan bagi perempuan berusia 16 tahun, dengan kata lain undang-undang memperbolehkan pernikahan bagi perempuan yang masih tergolong usia anak-anak.

Ketua Majelis MK, Anwar Usman, menyatakan, Pasal 7 ayat 1 sepanjang frasa usia 16 tahun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara RI tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3019), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Keputusan tersebut diambil atas pertimbangan, bahwa pasal tersebut memang bersifat deskriminasi dan tumpang-tindih dengan kebijakan lainnya.

Lihat juga...