Menag Sepakat Putusan MK Soal Batas Usia Perkawinan

Editor: Koko Triarko

Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin. -Foto: Lina Fitria

JAKARTA – Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi terkait batas usia minimal perkawinan bagi perempuan dinilai sangat tepat dan memenuhi rasa keadilan yang tumbuh di masyarakat.

Menurut Menag, dalam konteks kehidupan saat ini, tidak perlu lagi ada pembedaan batas minimal usia perkawinan, baik bagi laki-laki maupun perempuan.

“Artinya, batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun, dengan syarat mendapat izin dari orang tua,” kata Lukman, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (14/12/2018).

Lukman menjelaskan, klausul mendapat izin dari orang tua harus digarisbawahi, karena UU No. 1/ 1974 mengatur usia perkawinan dalam tiga level, sebagaimana diatur dalam bab II tentang syarat-syarat perkawinan.

Level pertama,  diatur dalam pasal 6 ayat (2), bahwa untuk melangsungkan perkawinan,  seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.

“Artinya, pada level pertama, pada dasarnya batas minimal usia perkawinan adalah 21 tahun. Boleh menikah di bawah 21 tahun dengan syarat mendapat izin orang tua,” terang Menag.

Level kedua, perkawinan di bawah usia 21 tahun hanya dimungkinkan, jika pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun dan perempuan 16 tahun, dan keduanya mendapat izin dari kedua orang tua. Ini sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU Perkawinan.

“Level terakhir atau ketiga,  jika ada pasangan yang ingin menikah di bawah usia minimal 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan, maka mereka harus meminta dispensasi kepada pengadilan berdasarkan putusan hakim, atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak laki-laki atau pihak perempuan,” paparnya.

Terhadap ketentuan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan 16 tahun, telah dimohonkan uji materi dan dikabulkan oleh MK.

Putusan MK menyatakan, bahwa 16 tahun sebagai batas minimal usia perkawinan bagi perempuan adalah deskriminatif, karena berbeda dengan laki-laki yang 19 tahun.

Karenanya, MK memerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang dalam jangka waktu tiga tahun melakukan perubahan terhadap UU No. 1/1974, berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.

“Menurut saya, bila ada pasangan yang belum mencapai usia 21 tahun, maka batas minimal usia perkawinan, baik bagi laki-laki maupun perempuan sebaiknya disamakan saja, yaitu 19 tahun, dan harus mendapat izin dari kedua orang tua,” tegas Menag.

Selama ini, belum ada norma baru yang dibuat oleh DPR bersama Presiden dalam tiga tahun ke depan, maka ketentuan batas minimal usia 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan masih berlaku, sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) UU No. 1/1974 tentang perkawinan.

Lihat juga...