Menaker: Aplikasi SIPMI Dorong Pekerja Migran Ikuti Prosedural

JAKARTA — Aplikasi Sistem Informasi Pekerja Migran Indonesia (SIPMI) yang baru diluncurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan diharap dapat mendorong pekerja migran Indonesia (PMI) nonprosedural menjadi PMI prosedural atau legal.

Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri, mengatakan SIPMI merupakan salah satu wujud konkret kehadiran negara dalam meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi PMI yang sudah berkontribusi besar bagi perekonomian Indonesia.

Hanif Dhakiri menjelaskan di aplikasi SIPMI memiliki tiga prioritas utama. Pertama, menunjang kebutuhan pekerja migran Indonesia untuk berkomunikasi secara personal maupun mengelola aktivitas grup, seperti obrolan jaringan pribadi, grup, dan berbagi lokasi baik dengan sesama pekerja migran maupun dengan keluarganya.

Kedua, menunjang informasi yang dibutuhkan para pekerja migran baik dari sesama pekerja migran maupun dari Pemerintah.

“Ketiga, sebagai proteksi diri para pekerja migran Indonesia yang bekerja di luar negeri yang merupakan hal terpenting bagi para pekerja migran Indonesia,” kata Hanif melalui siaran pers di Jakarta, Jumat (28/12/2018).

Sementara Dirjen Binapenta dan PKK, Maruli A Hasoloan, mengungkapkan melalui SIPMI ini juga dirancang untuk menjawab kebutuhan PMI akan adanya sebuah sistem terpadu, yang memudahkan PMI untuk mengakses layanan prosedural dan informasi resmi pemerintah.

“Aplikasi ini dapat dimanfaatkan untuk berinteraksi dan berkomunikasi, baik dengan sesama PMI, keluarga, maupun dengan komunitas PMI yang ada di negara tempat mereka bekerja,” ujarnya. (Ant)

Lihat juga...