Mendikbud: Pendekatan Demand Side Tingkatkan Kualitas Lulusan SMK

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, -Dok: CDN

MALANG — Pendekatan yang berbeda sudah seharusnya dilakukan untuk meningkatkan mutu dan kualitas lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), agar bisa diterima di dunia usaha dan industri.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy menyebutkan, selama ini SMK dibangun menggunakan pendekatan supply side. Dimana hanya memproduksi lulusan, tapi tidak pernah mengetahui nantinya para lulusannya akan bekerja dimana.

“Sekarang strateginya kita ubah, yakni dengan menggunakan pendekatan demand side,” ujarnya saat menhadiri acara penganugerahan gelar Doktor Honoris Causa kepada gubernur Jawa Timur di Universitas Muhammadiyah Malang, Kamis (27/12/2018).

Para pengguna  tenaga kerja lulusan SMK diundang dan ditanya terkait kebutuhan lulusan SMK yang seperti apa yang mereka inginkan dan butuhkan untuk bekerja di tempatnya.

“Kita ajak mereka untuk duduk bersama menyusun kurikulum. Sekarang ini untuk kurikulum itu antara 60-70 persen yang menentukan adalah perusahaan dan industri,” terangnya.

Termasuk memfasilitasi berbagai macam alat praktek yang diperlukan jika seandainya ada lulusan SMK yang bekerja di tempat mereka, tandasnya.

Selain itu, nantinya mereka bisa memberikan sertifikat bahwa lulusan SMK tersebut sudah miliki kemampuan standar seperti yang dikehendaki oleh dunia industri.

“Kemudian mereka nanti bisa memberikan semacam sertifikasi. Jadi meskipun anak tersebut nantinya tidak bekerja di tempat tersebut, tetapi paling tidak standar kemampuan sudah diketahui. Sehingga orang yang menerimanya sebagai tenaga lulusan tidak akan ragu lagi,” ungkapnya.

Muhadjir juga menyampaikan, sebenarnya jika berbicara mengenai SMK, terdapat problem yang cukup pelik. Karena saat ini di Indonesia jumlahnya mencapai 13 ribu. Yang negeri hanya empat ribu sedangkan sisanya adalah swasta.

“Dari SMK swasta tersebut, kira-kira hanya 60 persen saja yang sudah terakreditasi. Sedangkan sisanya tidak. Itu yang menjadi permasalahannya,” sebutnya.

Karena itu pihaknya akan lebih serius lagi untuk menata SMK. Tentunya dengan bekerjasama dengan pemerintah provinsi karena lembaga pendidikan tersebut sudah menjadi domain dari pemerintah provinsi.

Lihat juga...