Menyelamatkan Kawasan Puncak Bogor, Perlu Susun RDTR

BOGOR — Pemerintah Kabupaten Bogor dinilai turut abai pada perlindungan hutan alam tersisa seluas 445 hektare yang berubah fungsi untuk hutan produksi, pertanian dan pemukimam serta seluas 704 hektare lagi yang berubah ke perkebunan.

Hal itu berdasarkan data konsorsium kebijakan alokasi ruang dalam RTRW 2016-2036 yang dipaparkan dalam seminar dan ekspose Konsorsium Pengalaman Puncak yang berlangsung di Gunung Mas, Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (10/12/2018).

Koordinator Konsorsium Penyelamatan Kawasan Puncak, Dr Ernan Rustiadi, mengatakan bencana banjir dan tanah longsor merupakan penanda terus menurunnya daya dukung lingkungan di kawasan hulu tersebut.

“Pemerintah Kabupaten Bogor perlu menyusun Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Kawasan Puncak agar pembangunan dapat dikendalikan dan dampak lingkungan dapat diminimalisir,” katanya.

Berbagai kolaborasi dalam upaya penyelamatan kawasan Puncak yang merupakan hulu DAS Ciliwung telah dilakukan oleh Konsorsium Penyelamatan Puncak, salah satunya dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Kebun Raya Bogor dan bekerja sama dengan PT Perkebunan Nusantara VIII.

Peneliti Pusat Pengkajian Perencanaan dan Pengembangan Wilayah (P4W) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Pertanian Bogor, Febri Sastiviani Putri Cantika menegaskan, upaya penyelamatan hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung memang perlu kolaborasi semua pihak.

“Program-program penyelamatan DAS Ciliwung di hulu Puncak sudah berjalan sejak 2016, ini terus diperluas kolaborasinya dengan menjaring komunitas di akar rumput agar lebih luas lagi gerakannya,” katanya.

Lihat juga...