Menyerang Pak Harto Demi Popularitas Politik

Oleh: Bakarudin*

371

Tahun 2019 merupakan tahun politik. Tanggal 17 April 2019 dilaksanakan Pemilu Presiden, DPR RI, Dewan Perwakilan Daerah RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten. Perhatian masyarakat pun lebih banyak tercurah kepada dinamika politik yang sedang berlangsung.

Arus informasi pun dibanjiri kontens-kontens yang berisi kampanye para konstestan Pemilu, baik kampanye Pilpres, DPD, dan Pileg. Dipastikan, kampanye secara terang-terangan dan gerilya politik menyerbu masyarakat sampai pelosok-pelosok daerah.

Suhu politik akan semakin memanas pada 2019. Seperti biasa, setiap tahun politik berlangsung, Pak Harto selalu menjadi sasaran kritik tajam sejumlah pihak. Hujatan bagai petir datang sambung-menyambung. Apalagi dengan kehadiran Partai Berkarya, yang bergabung dalam koalisi Prabowo-Sandi melawan petahana Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

Pak Harto menjadi sasaran serangan lawan-lawan politik. Walaupun serangan pedas tersebut, tidak lain merupakan refleksi ketakutan atas gagalnya Orde Reformasi menjadikan RI lebih baik dibandingkan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.

Seperti diketahui, tudingan terhadap pemerintahan Presiden Soeharto, yakni menerapkan kekuasaan secara otoriterian, a-demokratis, Kolusi, Korupsi, Nepotisme, melakukan berbagai bentuk pelanggaran HAM, selalu diputar kembali pada saat tertentu.

Yang sangat keji, menjelang pesta demokrasi 2019 ini, banyak sekali politisi mencaci-maki Pak Harto, hanya semata agar tampak beken, hebat, cepat dikenal masyarakat untuk menaikkan elektabilitas dan popularitas mereka sebagai politisi.

Rumusnya, dengan “menyerang” Presiden kedua RI tersebut, seorang politisi akan lebih cepat dikenal masyarakat lantaran mendapatkan ruang berbicara melalui media-media massa mainstream, baik media cetak maupun elektronik.

Bahkan, kalau beruntung, bisa diundang sebagai narasumber pada acara talk show stasiun televisi, radio, dan acara-acara diskusi terbatas.

Padahal, serangan yang dilakukan terhadap Presiden Soeharto lebih cenderung asal-bunyi, tidak berdasarkan fakta. Mereka hanya menuduh Presiden Soeharto berdasarkan dendam, referensi menyesatkan, bahkan mengarah pada halusinasi.

Serangan terhadap Presiden Soeharto menjadi bagian sistematis yang dilakukan untuk mendelegitimasi peran strategis Pak Harto, dalam perjuangan mempertahankan Kemerdekaan RI. Selain itu, hujatan dimaksudkan untuk menghapus jejak-langkah pelaksanaan pembangunan di masa Presiden Soeharto.

Hujatan selalu campur-aduk antara kepentingan sejarah dan kepentingan politik para “pemain politik” di era reformasi saat ini. Berhasilkah?

Pak Harto sendiri selalu menyatakan, “becik ketitik ala ketara”. Dan, apa yang dikatakan Pak Harto terbukti pada saat ini. Tudingan yang diarahkan kepada Pak Harto, telah berbalik arah pada Orde Reformasi, saat ini.

Sungguh seharusnya kita malu, begitu banyak kasus korupsi di berbagai peloksok Indonesia. Bisa dibayangkan, saat ini saja sudah 19 kepala daerah (gubernur, bupati, wali kota) dan anggota legislatif, kepala dinas, dan lain sebagainya, masuk penjara gara-gara korupsi.

Tidak cukup sampai di situ, pelaku korupsi “anak-beranak”, suami-istri bergantian merampok uang rakyat.

Tidak mengherankan, jika mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Prof. Dr. Mahfud MD, pada akhirnya mengatakan, “kita harus meminta maaf pada Pak Harto, karena kondisi Indonesia pada saat ini jauh lebih buruk dibandingkan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto.”

Berbagai survei dilakukan, justru menempatkan Presiden Soeharto sebagai presiden yang berhasil melaksanakan program-program pembangunan pemerintahannya.

Bisa dibayangkan, pada saat menjadi Presiden, Pak Harto menerima warisan kondisi Indonesia yang carut-marut pada seluruh aspek bidang kehidupan.

Inflasi mencapai 650 persen, instabilitas kehidupan politik dan keamanan. Pemberontakan PKI yang ingin merebut kekuasaan dengan tujuan mengganti Pancasila menjadi Ideologi Komunis, mengakibatkan perpecahan di Indonesia.

Selain itu, gerakan separatis pun masih terjadi di wilayah Aceh dan Irian Jaya. Yang tidak kalah memprihatinkan, Indonesia pun terlibat sengketa dengan beberapa negara di dunia, bahkan konfrontasi langsung dengan Malaysia.

Jadi, sungguh berat tanggung jawab yang dipikul Presiden Soeharto pada saat dipercaya rakyat untuk memimpin Bangsa dan Negara ini.

 

Melaksanakan GBHN Sebagai Mandataris MPR RI

Sesungguhnya, hasil-hasil Pembangunan Nasional yang telah dilakukan selama 30 tahun lebih Pemerintahan Presiden Soeharto, telah nyata dan dinikmati sebagian besar masyarakat sampai ke pelosok-pelosok desa.

Dunia Internasional pun mengakui keberhasilan kepemimpinan Presiden Soeharto. Dengan konsep Trilogi Pembangunan: 1) Menciptakan Stabilitas Nasional, 2) Pertumbuhan Ekonomi, 3) Pemerataan Pembangunan. Kemudian Trilogi Pembangunan diejawantahkan di dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang ditetapkan oleh MPR RI, untuk dilaksanakan Presiden sebagai Mandataris MPR RI.

Selanjutnya, melalui Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), Presiden Soeharto melaksanakan program-program pembangunan nasional di segala bidang, dengan titik berat pada bidang-bidang tertentu.

Dengan konsep pembangunan tersebut, Presiden Soeharto berhasil mengubah wajah Indonesia, yang semula termasuk negara miskin menjadi negara berkembang.

Bahkan, setelah Pembangunan Jangka Panjang 25 tahun tahap pertama berhasil dilalui, Indonesia memasuki Pembangunan Jangka Panjang Tahap II dan sudah tinggal landas, menjadi negara maju.

Dengan kemajuan yang dicapai, Indonesia pun disebut sebagai “Macan Asia” baru  pada masa itu.

Dengan keberhasilan pemerintahan Presiden Soeharto selama 30 tahun tersebut, tidak ada alasan sedikit pun bagi negara dan bangsa Indonesia untuk tidak memberikan penghargaan atas jasa-jasa yang sudah disumbangsihkan Presiden Soeharto.

Penyematan sebagai Bapak Pembangunan memang pantas disandang Presiden Soeharto.

 

Menyimak Peninggalan Pak Harto Secara Jujur

Sesungguhnya, Presiden Soeharto memberikan banyak teladan kepada kita sebagai penerus kehidupan bangsa. Yakni, memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para pemimpin yang telah memiliki jasa terhadap tegaknya Republik Indonesia.

Pada saat para aktivis mahasiswa dan masyarakat menuntut agar Presiden Soekarno diadili, dengan tegas Pak Harto, menolak. Dirinya memilih mikul dhuwur mendem jero, yang berarti menghormati bahkan menempatkan Bung Karno dengan derajat yang tinggi, dan memendam dalam-dalam kesalahannya.

Bahkan, Presiden Soeharto membangunkan Tugu Proklamasi dengan menampilkan patung Bung Karno dan Bung Hatta sedang membaca teks Proklamasi.

Tidak hanya itu, Bandara Internasional pun diberi nama Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Pak Harto sendiri tidak pernah mengharu-biru apa yang dilakukan dalam perjalanan sejarah hidupnya. Monumen-monumen perjuangan dibangun untuk mengenang sekaligus memberikan pemahaman sejarah kepada generasi muda, yang menjadi generasi penerus dalam mengisi Kemerdekaan RI.

Pak Harto tidak mengunggulkan dirinya sebagai “orang yang berjasa” kepada Republik Indonesia. Pak Harto menyerahkan sepenuhnya penilaian hasil kerjanya kepada masyarakat.

Bila belakangan ini muncul sarkastis “enak jamanku to” adalah produk dari masyarakat, yang merindukan kembali sosok kepemimpinan Presiden Soeharto yang telah berhasil membangun Indonesia, sehingga masyarakat bisa ikut menikmati  Kedaulatan dan Kemandirian sebagai sebuah negara yang telah merdeka.

Kita sebagai bangsa yang beradab dengan dilandasi pondasi falsafah Pancasila yang adiluhung, sejatinya harus membuka mata dan hati seluas-luasnya. Bahwa, ada berbagai kekurangan dalam pelaksanaan pembangunan nasional, merupakan tugas kita sebagai generasi penerus untuk membenahi dan meningkatkan apa yang harus dicapai.

Bukan sebaliknya, menjadi bahan hujatan, dan memporakporandakan capaian hasil pembangunan, yang justru menjadikan negara dan bangsa terjerumus pada jurang kehancuran.

Bapak Pembangunan telah disematkan kepada Presiden Soeharto. Selain itu, terdapat 28 Tanda Kehormatan dari Pemeritah RI, dan mendapat 37 penghargaan dari dunia Internasional.

Maka, marilah kita secara jujur menilai apa yang telah dicapai selama 30 tahun lebih pemerintahan Presiden Soeharto.

 

*Penulis adalah anggota diskusi Yayasan Kajian Citra Bangsa

Baca Juga
Lihat juga...