Meski tak Mudah, Sekolah di NTT Layak Diakreditasi

Editor: Satmoko Budi Santoso

MAUMERE – Ketatnya standar akreditasi sekolah membuat sekolah-sekolah swasta dan negeri yang ada di Kabupaten Sikka harus bersaing agar bisa mendapatkan akreditasi sesuai standar yang ditetapkan Badan Akreditasi Nasional.

“Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (PKO) Kabupaten Sikka selalu mendorong agar sekolah bisa meningkatkan kualitas mereka. Kita memberikan pelatihan kepada para guru serta setiap tahun selalu mengalokasikan anggaran bagi perbaikan infrastruktur sekolah,” sebut Plt. Kepala Dinas PKO Kabupaten Sikka, Patrisius Pederiko, Kamis (6/12/2018).

Dikatakan Patris, untuk guru-guru di desa yang merupakan guru honor untuk tahun 2019 ada sekitar 1.000 guru yang mendapatkan tambahan honor sebesar Rp500 ribu per orang.

“Tahun 2019 dianggarkan dana Rp6 miliar untuk membayar gaji guru honor sebanyak seribu orang sehingga masih tersisa sebanyak 708 guru yang belum mendapatkan honor dari daerah. Selama ini mereka mendapatkan honor dari komite,” ujarnya.

Dikatakan Patris, selain bantuan dari pemerintah daerah yang memiliki anggaran terbatas khususnya untuk jenjang pendidikan dari SD sampai SMP, pihaknya juga meminta agar sekolah bisa memanfaatkan dana BOS yang disediakan pemerintah pusat.

“Banyak sekolah swasta seperti SMP Frater dan SMPN 1 Maumere yang bermutu. Pihak sekolah juga harus mengembangkan kualitas pendidikan mereka, jangan hanya bergantung kepada pemerintah saja,” imbaunya.

Pemerintah Kabupaten Sikka dalam jawaban pemerintah terkait pertanyaan fraksi DPRD Sikka yang mempersoakan ketatnya akreditasi menjelaskan, memang akreditasi memberatkan sekolah terutama sekolah swasta.

Namun, kata bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo, setiap lembaga penyelenggara pendidikan wajib memenuhi standar pelayanan pendidikan nasional dan selanjutnya akan diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasioanal.

“Terhadap sekolah-sekolah yang tidak memenuhi standar pelayanan pendidikan menjadi target pemerintah dan lembaga pendidikan agar terpenuhi standar pendidikan,” sebut Robi, sapaannya.

Sementara itu, anggota DPRD Sikka, Yohanes A.J. Lioduden mengatakan, standar pendidikan wajib dipenuhi oleh pihak sekolah sehingga pemerintah harus selalu mendampingi sekolah agar bisa memenuhi standar tersebut.

“Akreditasi wajib dilakukan agar sekolah bisa meningkatkan mutu pendidikannya. Jadi kalau sekolah yang bermutu pasti akan selalu dicari siswa. Akreditasi juga memacu sekolah untuk berbenah dan mengejar kualitas,” ungkapnya.

Kepala sekolah SMASK Bhaktyarsa Maumere, Sr. Marcelina Lidi, SSpS, mengapresiasi pemerintah yang sudah nembuat perkembangan dalam proses akreditasi sekolah dan sekolah tersebut layak difasilitasi oleh pemerintah.

Lihat juga...