MK Kabulkan Gugatan UU Perkawinan Terkait Batas Usia

Editor: Koko Triarko

Ketua MK, Anwar Usman - Foto: Dok. CDN

JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi Pasal 7 ayat (1) UU No. 1/ 1974, tentang Perkawinan, terkait batas usia perkawinan, yakni 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan.

Dalam putusannya, frasa “usia 16 tahun” dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun, Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan, masih tetap dinyatakan berlaku hingga tenggat waktu yang ditentukan dalam putusan ini.

“Memerintahkan pembentuk undang-undang (UU) dalam jangka waktu paling lama 3 tahun, melakukan perubahan terhadap UU Perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan,” kata Ketua Majelis Hakim MK, Anwar Usman, saat sidang pengucapan putusan di ruang sidang MK, Jakarta, Kamis (13/12/2018).

Mahkamah, menilai perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan menimbulkan deskriminasi atas dasar jenis kelamin atau gender, yang berdampak tidak terpenuhinya hak anak perempuan sebagai bagian hak asasi manusia (HAM), yang dijamin konstitusi.

Karena itu, dalil permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian.

“Sekali pun dalil permohonan beralasan menurut hukum, namun Mahkamah tidak bisa serta merta (otomatis) menyatakan Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan sepanjang frasa “umur 16 tahun” inkonstitusional, sepanjang tidak dibaca “usia 19 tahun” sebagai dalam petitum permohonan,” kata Hakim Anggota, Saldi Isra.

Sebagaimana telah ditegaskan Mahkamah sebelumnya, penentuan batas usia minimal perkawinan merupakan kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk UU. Sebab, bila Mahkamah memutuskan batas usia minimal perkawinan, justru akan menutup ruang pembentuk UU di kemudian hari, untuk mempertimbangkan lebih fleksibel batas usia minimal perkawinan, sesuai perkembangan hukum dan masyarakat (sosiologis).

“Karena itu, Mahkamah memberi tenggat waktu selama 3 tahun kepada pembentuk UU, untuk sesegera mungkin melakukan perubahan kebijakan hukum terkait batas usia minimal perkawinan, khususnya Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan. Namun, sebelum dilakukan perubahan, maka Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan masih tetap berlaku,” jelasnya.

Meski demikian, bila dalam tenggang waktu 3 tahun pembentuk UU belum mengubah aturan batas minimal usia perkawinan itu, demi kepastian hukum dan mengeliminasi deskriminasi yang timbul, maka batas minimal usia perkawinan itu diharmonisasikan dengan usia anak (di bawah 18 tahun), sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak yang diberlakukan sama bagi laki-laki dan perempuan.

Pengujian Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan terkait batas usia perkawinan, diajukan oleh Endang Wasrinah, Maryanti, Rasminah, yang diwakili sejumlah pengacara publik yang tergabung dalam Koalisi 18+.

Intinya, para Pemohon yang mengaku sebagai korban perkawinan anak menilai, ketentuan batas yang membedakan usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan itu dianggap deskriminatif.

Hal ini mengakibatkan hak-hak konstitusional terlanggar, seperti hak kesehatan, bernomor 22/PUU-XV/2017, tumbuh kembang yang dijamin konstitusi.

Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan, perkawinan hanya diizinkan, jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Lihat juga...