MK Kabulkan Gugatan UU Perkawinan Terkait Batas Usia

Editor: Koko Triarko

Ketua MK, Anwar Usman - Foto: Dok. CDN

“Karena itu, Mahkamah memberi tenggat waktu selama 3 tahun kepada pembentuk UU, untuk sesegera mungkin melakukan perubahan kebijakan hukum terkait batas usia minimal perkawinan, khususnya Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan. Namun, sebelum dilakukan perubahan, maka Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan masih tetap berlaku,” jelasnya.

Meski demikian, bila dalam tenggang waktu 3 tahun pembentuk UU belum mengubah aturan batas minimal usia perkawinan itu, demi kepastian hukum dan mengeliminasi deskriminasi yang timbul, maka batas minimal usia perkawinan itu diharmonisasikan dengan usia anak (di bawah 18 tahun), sebagaimana diatur dalam UU Perlindungan Anak yang diberlakukan sama bagi laki-laki dan perempuan.

Pengujian Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan terkait batas usia perkawinan, diajukan oleh Endang Wasrinah, Maryanti, Rasminah, yang diwakili sejumlah pengacara publik yang tergabung dalam Koalisi 18+.

Intinya, para Pemohon yang mengaku sebagai korban perkawinan anak menilai, ketentuan batas yang membedakan usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan itu dianggap deskriminatif.

Hal ini mengakibatkan hak-hak konstitusional terlanggar, seperti hak kesehatan, bernomor 22/PUU-XV/2017, tumbuh kembang yang dijamin konstitusi.

Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan, perkawinan hanya diizinkan, jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Lihat juga...