Mudahkan Penyeberangan Warga, Anies Harapkan JPO Selesai Akhir Desember

Editor: Satmoko Budi Santoso

217

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, usai meninjau pembangunan tiga Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Ratu Plaza, menargetkan selesai pada akhir tahun 2018. Dia menginginkan JPO tersebut tak hanya berfungsi menyeberangkan orang, tapi juga punya nilai estetika.

“Berdasarkan jadwal, selesai akhir Desember 2018. Tiga JPO ini bukan saja berfungsi sebagai alat penyeberangan, tapi juga estetika. Desainnya akan membuat Jalan Sudirman lebih baik,” kata Anies di kawasan Bundaran Senayan, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Selasa (4/12/2018).

Ketiga JPO itu adalah JPO Bundaran Senayan, Gelora Bung Karno, dan Polda Metro Jaya. Ketiga JPO itu didesain ulang agar lebih modern. Jembatan tersebut juga akan dipercantik dengan lampu-lampu hias.

Selain itu, Anies bakal menambahkan jalur sepeda di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman supaya warga berpindah ke transportasi umum. Dia ingin mendorong warga tak lagi menggunakan kendaraan pribadi.

“Fokus kita nanti pejalan kaki, maka trotoar diperlebar,” ujarnya.

Anies menegaskan, JPO yang direvitalisasi harus ramah bagi para pejalan kaki, para penyandang disabilitas, termasuk juga bagi lansia dan ibu hamil. Sehingga, dapat memudahkan bagi semua warga yang menggunakan. Terutama bagi penyandang disabilitas yang menggunakan kursi roda tanpa pendamping, agar tetap dapat menggerakkan kursi roda dengan mudah saat menggunakan JPO.

“Yang belum ramah harus dibuat ramah, kan kita membangun baru. Lain dengan kalau kita bangun mengoreksi, kalau ini bangunan baru yang sekarang harus sudah ramah disabilitas. Termasuk yang ini, sudah diuji, nanti dibongkar karena kemiringan terlalu tinggi (kurang landai). Jadi, nanti harus dibongkar dilandaikan, dan seluruh fasilitas di Jalan Sudirman ini harus ramah penyandang disabilitas, wajib,” tandasnya.

Selain merevitalisasi JPO, Pemprov DKI Jakarta juga meniadakan dan memindahkan beberapa JPO di sepanjang Jalan Sudirman – Thamrin ke lokasi yang lain. Hal ini dilakukan untuk memberikan kemudahan bagi warga Jakarta dari seluruh kalangan, juga untuk mengurai kemacetan.

“Karena itulah memakai pelican crossing. JPO nanti dimanfaatkan di tempat lain. Karena kalau JPO begitu utuh, bisa dipindah secara lengkap. Nanti halte Transjakarta di Tosari akan lebih panjang dari yang sekarang, bukan dipindahkan. Tapi diperpanjang ke utara sampai ke depan Kedutaan Jerman. Itu yang ingin kita tata di sini, semoga akhir Desember satu fase selesai. Nanti sambil kita tuntaskan MRT bulan Maret 2019 selesai,” tuturnya.

Di samping itu, untuk penataan sepanjang Jalan Jenderal Sudirman – MH. Thamrin ke depan, Pemprov DKI Jakarta akan melakukan pengetatan parkir.

“Pengetatan parkir itu dua cara yang dilakukan, yaitu peningkatan biaya parkir, dan pengurangan tempat parkir. Sehingga, lebih banyak yang masuk ke Jalan Sudirman-Thamrin menggunakan kendaraan umum atau pejalan kaki,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan Tak Sebidang, Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Imam Adi Nugraha, mengatakan, hari ini pihaknya berencana merevitalisasi tiga jembatan penyeberangan orang (JPO) di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat.

Ketiga JPO tersebut, kata Imam, akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas tambahan, salah satunya lift untuk mempermudah kaum disabilitas. Akan tetapi, dia menyebut, untuk desain JPO GBK akan berbeda bila dibandingkan dengan Polda Metro Jaya dan Bundaran Senayan.

“Desain yang ikonik, beda dari JPO lain, CCTV dan tata pencahayaan,” ucapnya.

Selanjutnya, Imam mengatakan, selama revitalisasi, Halte Transjakarta Polda Metro Jaya dan Bundaran Senayan akan ditutup sementara. “Khusus Halte Transjakarta GBK tetap beroperasi seperti biasa,” jelas Imam.

Revitalisasi tersebut telah dilakukan sejak Kamis, 1 November 2018. Biaya revitalisasi tiga JPO diperkirakan menghabiskan Rp56 miliar.

Tiga JPO yang direvitalisasi adalah JPO Polda Metro Jaya Rp 19,36 miliar, JPO Gelora Bung Karno Rp 18,47 miliar, dan JPO Ratu Plaza Rp 17,39 miliar, serta Rp 1 miliar untuk biaya konsultasi ahli. Dana revitalisasi tersebut didapat menggunakan koefisien lantai bangunan dari pihak swasta.

Baca Juga
Lihat juga...