Mulai Januari 2019, tak Ada Tarif Parkir Murah Bagi PNS DKI

Editor: Koko Triarko

155
Gubernur DKI, Anies Baswedan, di Balai Irung DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (7/12/2018). -Foto: Lina Fitria

JAKARTA – Mulai 1 Januari 2019, Pemerintah Provinsi DKI, akan mencabut ketentuan tarif parkir murah bagi PNS IRTI Monas. Hal ini untuk mendorong, PNS di lingkungan Pemprov DKI beralih ke moda transportasi umum.

“Parkir IRTI per 1 Januari 2019 besok tidak ada lagi harga murah untuk pegawai Pemprov DKI,” ucap Anies, di Balai Irung DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (7/12/2018).

Menurut Anies, selama ini pegawai yang berkantor di Balai Kota memanfaatkan parkir di IRTI Monas, lantaran murah dikenakan dengan tarif Rp68.000 per bulan.

“Tarif parkir Rp68.000 per bulan, ya semuanya naik mobil. Coba itu logika yang salah, ketika kita ingin lebih banyak orang naik kendaraan umum, maka kendaraan umumnya dibuat murah, parkir kendaraan pribadinya, jadi mahal. Itu logikanya begitu,” ujar Anies.

Anies menjelaskan, subsidi dihapus supaya membiasakan pegawai-pegawainya untuk naik kendaraan umum ke kantor. Kebijakan itu menyusul keinginannya, agar PNS di DKI dapat memberikan contoh kepada masyarakat luas, untuk beralih bepergian menggunakan transportasi umum massal dibandingkan kendaraan pribadi.

Terlebih, PNS DKI sudah mendapatkan fasilitas gratis untuk naik bus TransJakarta, sehingga diharapkan dapat menggunakan transportasi tersebut untuk menuju kantornya.

Menurut Anies, hal itu dilakukan guna mendorong para pegawai Pemprov DKI untuk beralih menggunakan transportasi umum. Dia mengatakan, tarif Rp68 ribu bagi pegawai Pemprov DKI di IRTI berdampak pada meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi oleh para pegawai.

“Ini Pemprov malah mengajari yang salah dengan kita memberikan biaya parkir yang murah, berkantor di Medan Merdeka Selatan. Coba itu mulai Januari tidak ada lagi,” paparnya.

Baca Juga
Lihat juga...