Negara Harus Wujudkan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Editor: Mahadeva

Ahli HTN Universitas Andalas Feri Amsari yang hadir sebagai Uji Materil UU Kedokteran di MK – Foto M Hajoran Pulungan

JAKARTA – Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Hal tersebut, sebagaimana termaktub dalam Pasal 34 ayat (3) UUD 1945. Pentingnya kesehatan bagi masyarakat, menjadikan negara bertangung jawab atas penyediaan pelayanan kesehatan yang layak. Termasuk dalam hal pengaturan organisasi profesi dokter. 

Hal itu, disampaikan Ahli Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari, yang hadir sebagai Ahli Pemohon, dalam sidang lanjutan pengujian Pasal 1 angka 12, UU No.29/2004, tentang Praktik Kedokteran (UU Praktik Kedokteran) di Ruang Sidang MK, Kamis (20/12/2018).

Feri menyebut, dokter dalam organisasi profesinya, harus mampu menciptakan suasana kerja yang baik. Sehingga dapat tercipta pelayanan kesehatan yang optimal. Dengan kata lain, negara berperan mengatur organisasi profesi kedokteran, untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi warga negara semaksimal mungkin.

“Melalui UU ini, tujuan dari IDI harus dirancang sedemikian rupa, sehingga dapat memberikan layanan optimal bagi masyarakat. Sehingga organisasi profesi pun dapat bertindak profesional, dalam pelayanan tersebut sesuai amanah konstitusi,” jelasnya.

Feri menyebut, putusan MK bersifat mengikat bagi siapa saja. Meskipun disadari secara konstitusional sudah dinyatakan pada Nomor 10/PUU-XV/2017 mengenai masalah UU Praktik Kedokteran, publik masih banyak yang belum memahaminya. Melalui putusan tersebut, MK memandang, organisasi profesi kedokteran bermasalah pada pengelolaannya.

Lihat juga...