hut

Negara Harus Wujudkan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Editor: Mahadeva

Ahli HTN Universitas Andalas Feri Amsari yang hadir sebagai Uji Materil UU Kedokteran di MK – Foto M Hajoran Pulungan

JAKARTA – Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Hal tersebut, sebagaimana termaktub dalam Pasal 34 ayat (3) UUD 1945. Pentingnya kesehatan bagi masyarakat, menjadikan negara bertangung jawab atas penyediaan pelayanan kesehatan yang layak. Termasuk dalam hal pengaturan organisasi profesi dokter. 

Hal itu, disampaikan Ahli Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Feri Amsari, yang hadir sebagai Ahli Pemohon, dalam sidang lanjutan pengujian Pasal 1 angka 12, UU No.29/2004, tentang Praktik Kedokteran (UU Praktik Kedokteran) di Ruang Sidang MK, Kamis (20/12/2018).

Feri menyebut, dokter dalam organisasi profesinya, harus mampu menciptakan suasana kerja yang baik. Sehingga dapat tercipta pelayanan kesehatan yang optimal. Dengan kata lain, negara berperan mengatur organisasi profesi kedokteran, untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan bagi warga negara semaksimal mungkin.

“Melalui UU ini, tujuan dari IDI harus dirancang sedemikian rupa, sehingga dapat memberikan layanan optimal bagi masyarakat. Sehingga organisasi profesi pun dapat bertindak profesional, dalam pelayanan tersebut sesuai amanah konstitusi,” jelasnya.

Feri menyebut, putusan MK bersifat mengikat bagi siapa saja. Meskipun disadari secara konstitusional sudah dinyatakan pada Nomor 10/PUU-XV/2017 mengenai masalah UU Praktik Kedokteran, publik masih banyak yang belum memahaminya. Melalui putusan tersebut, MK memandang, organisasi profesi kedokteran bermasalah pada pengelolaannya.

“Mahkamah menyatakan, IDI tidak bisa menjadi pengatur dirinya sendiri, tetapi berpedoman pada teori kekuasaan, maka ada hal dalam organisasi profesi kedokteran ini yang disimpangkan. Selain itu, MK juga menggariskan aspek pengawasan dalam masyarakat terhadap organisasi profesi kedokteran yang sangat berelasi kuat,” sebutnya mengutip putusan MK sebelumnya.

MK disebutnya, menilai tanpa adanya profesionalitas kedokteran, maka hak jaminan kesehatan masyarakat ke depannya, akan terganggu. “Jadi, organisasi profesi kedokteran mesti mematuhi perintah MK dalam pelaksanaannya, sehingga tidak membuat aturan untuk organisasinya sendiri,” tandasnya.

Uji Materil tersebut, dimohonkan 36 perseorangan warga negara, yang terdiri dari dosen, pensiunan dosen, guru besar bidang kedokteran. Para Pemohon menyatakan, Pasal 1 angka 12 dan angka 13, serta Penjelasan Pasal 1, Pasal 29 ayat (3) huruf d, serta Pasal 28 ayat (1) UU Praktik Kedokteran, berpotensi merugikan hak konstitusional para Pemohon.

Sebelumnya, para Pemohon menyatakan, Pasal 1 angka 12 UU Praktik Kedokteran pada pengertian frasa, Ikatan Dokter Indonesia, pemohon menilai, pasal tersebut ditafsirkan secara sempit, sebagai Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB-IDI) untuk tingkat nasional. Padahal menurut para Pemohon, dalam lingkungan IDI, terdapat beberapa majelis yang sifatnya otonom, seperti Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK), Majelis Pengembangan Pelayanan Keprofesian (MPPK), dan Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia (MKKI).

Lihat juga...

Mersin escort

»

bodrumescort.asia

»

Escort Adana bayan

»

Mersin türbanlı escort Sevil

»

Mersinde bulunan escort kızlar

»

storebursa.com

»

maltepeescort.org

»

Kayseri elit eskort

»

Eskişehir sınırsız escort

»

Eskişehirde bulunan escort kızlar

»

samsuni.net

»

Escort Adana kızları

»

eskisehir eskort

»

adana eve gelen escort

»

adana escort twitter

»

adana beyazevler escort

»

http://www.mersinindex.com

»

pubg mobile hileleri

»

Nulled themes

»

www.ankarabugun.org

»

www.canlitvtr.net

»

escort izmir

» www.escortantalyali.com