Ombudsman RI Sidak Kantor Imigrasi Kelas I Padang

Editor: Koko Triarko

PADANG – Ombudsman RI Pusat menemukan adanya ruang kerja di Kantor Imigrasi Kelas I Padang, Sumatra Barat, tidak memiliki tempat kawasan merokok. Hal ini membuat berserakannya abu rokok di meja kerja pegawai imigrasi.

Hal itu ditemukan setelah melakukan sidak yang dilakukan langsung oleh Ombudsman RI Pusat. bersama Ombudsman RI Perwakilan Sumatra Barat.

Kepala Keasistenan Subtansi II bidang penegakkan hukum Ombudsman RI Pusat, Nyoto Budianto, mengatakan sejumlah tim yang turun melakukan sidak kali ini, Ombudsman tidak hanya mewawancarai para pemohon pembuat paspor, tapi juga memasuki ruangan pribadi pekerja Imigrasi Kelas I Padang, dan memeriksa kondisi pekerjaan di ruang pribadi.

Kepala Keasistenan Subtansi II Bidang Penegakkan Hukum Ombudsman RI Pusat, Nyoto Budianto/ Foto: M. Noli Hendra

“Kami sudah masuk ke ruangan pegawai yang tidak bisa di akses oleh orang lain, yang kami temukan masih ada merokok sembarangan. Seharusnya perlu disediakan ruangan khusus untuk merokok, karena hal ini berhubungan dengan kesehatan juga,  ini bukan temuan yang signifikan, tapi hal ini sebagai bentuk menciptakan kenyamanan dan keamanan,” kata dia, di Padang, usai sidak di Kantor Imigrasi Kelas I Padang, Kamis (20/12/2018).

Menurutnya, memberikan pelayanan di kantor itu tidak hanya soal alur layanan yang jelas, tetapi juga perlu menampilkan layanan tentang kenyamanan, seperti kebersihan, termasuk perlu adanya ruangan khusus untuk merokok.

“Saya meminta kepada Kepala Imigrasi Kelas I Padang, ruangan kerja yang masih berserakan abu rokok itu bisa ditertibkan, dan membuat ruangan khusus bagi yang merokok. Kalau layanan tidak dimulai dari pekerjanya, bagaimana layanan yang terbaik bisa diberikan kepada masyarakat?” ucapnya.

Dia menyebutkan, alasan melakukan sidak ke Kantor Imigrasi Kelas I Padang, karena Imigrasi Padang terbilang memiliki kemajuan pelayanan, dari yang dulu banyak temuan di lapangan layanan yang kurang baik, seperti adanya calo, antrean dan parkir liar. Sementara dari sidak yang dilakukan kini, hal itu sudah mulai membaik.

“Kami di Ombudsman mengagendakan 34 provinsi untuk sidak ini, hasilnya relatif ada beberapa temuan, seperti halnya calo. Tentunya soal perbaikan selalu kita pantau, karena Ombudsman itu memberikan teguran juga dilanjutkan dengan pemantuan,” jelas dia.

Lihat juga...