Ombudsman RI Sidak Kantor Imigrasi Kelas I Padang

Editor: Koko Triarko

PADANG – Ombudsman RI Pusat menemukan adanya ruang kerja di Kantor Imigrasi Kelas I Padang, Sumatra Barat, tidak memiliki tempat kawasan merokok. Hal ini membuat berserakannya abu rokok di meja kerja pegawai imigrasi.

Hal itu ditemukan setelah melakukan sidak yang dilakukan langsung oleh Ombudsman RI Pusat. bersama Ombudsman RI Perwakilan Sumatra Barat.

Kepala Keasistenan Subtansi II bidang penegakkan hukum Ombudsman RI Pusat, Nyoto Budianto, mengatakan sejumlah tim yang turun melakukan sidak kali ini, Ombudsman tidak hanya mewawancarai para pemohon pembuat paspor, tapi juga memasuki ruangan pribadi pekerja Imigrasi Kelas I Padang, dan memeriksa kondisi pekerjaan di ruang pribadi.

Kepala Keasistenan Subtansi II Bidang Penegakkan Hukum Ombudsman RI Pusat, Nyoto Budianto/ Foto: M. Noli Hendra

“Kami sudah masuk ke ruangan pegawai yang tidak bisa di akses oleh orang lain, yang kami temukan masih ada merokok sembarangan. Seharusnya perlu disediakan ruangan khusus untuk merokok, karena hal ini berhubungan dengan kesehatan juga,  ini bukan temuan yang signifikan, tapi hal ini sebagai bentuk menciptakan kenyamanan dan keamanan,” kata dia, di Padang, usai sidak di Kantor Imigrasi Kelas I Padang, Kamis (20/12/2018).

Menurutnya, memberikan pelayanan di kantor itu tidak hanya soal alur layanan yang jelas, tetapi juga perlu menampilkan layanan tentang kenyamanan, seperti kebersihan, termasuk perlu adanya ruangan khusus untuk merokok.

“Saya meminta kepada Kepala Imigrasi Kelas I Padang, ruangan kerja yang masih berserakan abu rokok itu bisa ditertibkan, dan membuat ruangan khusus bagi yang merokok. Kalau layanan tidak dimulai dari pekerjanya, bagaimana layanan yang terbaik bisa diberikan kepada masyarakat?” ucapnya.

Dia menyebutkan, alasan melakukan sidak ke Kantor Imigrasi Kelas I Padang, karena Imigrasi Padang terbilang memiliki kemajuan pelayanan, dari yang dulu banyak temuan di lapangan layanan yang kurang baik, seperti adanya calo, antrean dan parkir liar. Sementara dari sidak yang dilakukan kini, hal itu sudah mulai membaik.

“Kami di Ombudsman mengagendakan 34 provinsi untuk sidak ini, hasilnya relatif ada beberapa temuan, seperti halnya calo. Tentunya soal perbaikan selalu kita pantau, karena Ombudsman itu memberikan teguran juga dilanjutkan dengan pemantuan,” jelas dia.

Dikatakan, ada peningkatakan layanan dari tahun lalu, bahkan ada yang langsung meningkat drastis dan ada yang landai saja. Kendati demikian, hal tersebut tentu untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

Sementara itu, Asisten Ombudsman RI Perwakilan Sumatra Barat, Rendra Catur Putra, yang turut turun bersama Ombudsman RI Pusat, mengatakan, sidak dilakukan tidak hanya di Kantor Imigrasi Kelas I Padang, tetapi juga telah dilakukan ke Kantor Polda Sumatra Barat.

Hasilnya, tidak jauh berbeda dengan kondisi di Imigrasi Padang, tapi secara umum pelayanan di kantor tersebut terus membaik.

“Memang ada peningkatan kondisi layanan, seperti di Imigrasi Padang dan juga di Polda, seperti alur yang lebih jelas, dan menyediakan sejumlah tempat seperti untuk khusus penyandang disabilitas, ruangan ibu menyusui,” ujarnya.

Kepala Imigrasi Kelas I Padang, E Sahlan, mengatakan untuk di imigrasi Padang sejauh ini terus berbenah dalam layanan. Karena dalam satu hari itu, pemohon yang masuk 150-200 orang, melalui online dan juga manual.

Sahlan menjelaskan, tingginya angka pemohon setiap hari ke Imigrasi Kelas I Padang, karena tingginya jumlah masyarakat di Sumatra Barat yang berangkat ke Tanah Suci untuk melakukan ibadah umrah.

Sejauh ini, paspor umrah mencapai 4.000, dan ada sebagian kecil pemohon yang membuat paspor untuk kegiatan wisata ke luar negeri.

“Soal ada beberapa ruangan yang tidak ada aturan dilarang merokok, sebenarnya tidak semua ruangan yang demikian. Inilah tugas ke depan, perlu membuat ruangan khusus untuk merokok,” tegasnya.

Lihat juga...