Ombudsman Sumbar: Komplain Layanan Kepolisian Peringkat Tiga Besar

Editor: Koko Triarko

Plt. Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatra Barat, Adel Wahidi/ Foto: M. Noli Hendra

PADANG – Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatra Barat, merilis sejumlah aduan dan penanganan yang terjadi menjelang tutup tahun 2018. Setidaknya, ada lima instansi yang dilaporkan masyarakat ke Ombudsman.

Pelaksana Tugas Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Sumatra Barat, Adel Wahidi, mengatakan lima instansi yang terlapor adalah Pemerintah Daerah sebanyak 130 laporan, Kepolisian 34 laporan yang dinominasi oleh Polda Sumatra Barat, Kantor Pertanahan/BPN 18 laporan, BUMN/MUND 16 laporan, Kemenag 11 laporan.

“Wajar saja, jika Pemda terbanyak dilaporkan, karena layanan dan organisasi mereka sangat besar, tapi yang menarik adalah komplain terhadap layanan Kepolisian, tahun ini masuk peringkat tiga besar,” katanya, Jumat (21/12/2018).

Dalam laporan itu, seperti untuk kepolisian, masyarakat mulai mempertanyakan manajemen penanganan perkara oleh polisi, karenanya yang dilaporkan kebanyakan adalah dugaan penundaan berlarut dalam proses penanangan perkara.

“Saya kira, kepolisian perlu memperhatikan ini, guna perbaikan di masa datang,” sebutnya.

Sementara melihat pada pencatatan laporan yang masuk hingga 17 Desember 2018, laporan yang diterima Ombudsman Sumatra Barat ada 332 pengaduan.

Diperkirakan, menutup tahun nanti pada 31 Desember 2018, jumlah laporan yang akan diterima diperkirakan kurang lebih sama dengan tahun 2017, yakni 359 pengaduan.

“Tapi kalau dilihat dari laporan masyarakat yang melapor langsung, angkanya meningkat, yakni 246, dengan jumlah inisiatif laporan hanya 22 saja. Sementara data aduan tahun lalu, banyak dipengaruhi oleh inisiatif investigasi Ombudsman yang mencapai 126 keluhan,” ujar dia.

Sengketa tanah meningkat, fakta laporan masyarakat ke Ombudsman, tahun ini ada 18 laporan. Setelah dipelajari, masalahnya bukan hanya di layanan Kantor Pertanahan, tapi sengketa tanah sudah terjadi secara horizontal.

Menurutnya, data tersebut harus menjadi warning  bagi pemangku adat, KAN dan LKAAM, bagaimana meminimalisir sengketa tanah  ini.

Data tersebut menunjukkan Perda Nagari Nomor 7 Tahuan 2018, Tentang Nagari, menjadi mendesak diimplementasikan, mengingat ada Pengadilan Nagari yang akan membantu mengurai masalah pusako di nagari.

Begitu juga untuk lima besar subtansi yang dilaporkan adalah kepegawaian, yakni 53 laporan. Hal ini wajar, karena ada penerimaan CPNS yang banyak dikeluhkan masyarakat, pendidikan 39 laporan, Agraria/Pertanahan 36 laporan dan Kepolisian 34 laporan.

“Dalam penyelesaian masalah CPNS, BKD Padang kami nilai paling lamban responsnya, surat dan data komplain masyarakat tidak mendapatkan verfikasi dari BKD, lebih kurang kami mengirimkan 200 lebih data Pelapor/Pelamar ke BKD untuk diverifikasi,” paparnya.

Adel menjelaskan, hanya sebagian kecil saja yang mendapat penjelasan, sisanya BKD diam, tanpa memberikan penjelasan. Padahal, kemarin saluran laporan masyarakat ke BKD tidak hanya melalui Ombudsman, ada juga yang langsung datang ke BKD dan melalui DPRD Kota Padang.

“Kami di Ombudsman memastikan, pemerikasaan dan evaluasi terhadap BKD, tetap lanjut. Hasilnya segera akan disampaikan ke Wali Kota. Hanya saja, karena kelambanan ini, masyarakat jadi rugi, apalagi masa sanggah atau mengubah data seleksi CPNS yang diberikan Menpan RB dan BKN kemarin sedikit,” ungkapnya.

Ia menilai, BKD gagal menggunakan waktu sedikit itu, akhirnya masyarakat dirugikan.

Lihat juga...