PADMA Minta PJTKI Bangun BLK di NTT

Editor: Koko Triarko

MAUMERE – Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia, meminta agar para Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI), membangun Balai Latihan Kerja (BLK) di NTT. Pembangunan ini penting, agar para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang akan bekerja ke luar negeri, terlebih dahulu dididik dan ditempa keterampilan di BLK tersebut. Dengan demikian, pekerja yang dikirim benar-benar mempunyai keahlian dan terlatih.

“Perusahaan yang mengirim tenaga kerja ke luar negeri, seharusnya juga memiliki BLK sendiri di NTT. Selama ini, hanya pemerintah saja yang membangunnya,” ungkap Gabriel Goa, Direktur PADMA Indonesia, Rabu (12/12/2018).

Menurut Gabriel, sekarang bagaimana peran pemerintah pusat maupun daerah untuk berperan aktif dalam melayani calon-calon pekerja. Jadi, bukan hanya yang akan bekerja di luar negeri saja, tapi yang bekerja antardaerah juga harus diperhatikan.

Direktur Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia, Gabriel Goa. -Foto: Ebed de Rosary

“Kalau semua pekerja ini sudah siap, tentu saja yang harus diperhatikan adalah Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di Indonesia timur, khususnya NTT. Presiden dan Menakertrans sudah memilih NTT sebagai contoh untuk Indonesia Timur,” terangnya.

Ada empat tempat LTSA di NTT, yakni di Sumba Barat Daya, Kota Kupang dan Kabupaten Kupang, serta Kabupaten Sikka. Dipilihnya Sikka, karena Maumere merupakan pintu keluar, baik laut maupun udara untuk jalur timur, karena jalur barat lagi diperketat.

“NTT saat ini sedang darurat human trafficking. Pengamatan dan penelitian dari PADMA, BLK menjadi standar nasional  seperti di Kupang, belum ada di Kabupaten Sikka dan Sumba. Padahal, ini sangat penting,” tegasnya.

Maka, katanya, setelah LTSA, berikutnya adalah segera mendirikan BLK di Sumba untuk melayani beberapa kabupaten di Sumba maupun di Sikka, untuk melayani Flores, Lembata dan Alor.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka, Germanus Goleng, menyebutkan, gubernur NTT dan kepala dinas tenaga kerja dan transmigrasi NTT, telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) terkait moratorium TKI.

Dalam SK moratorium tersebut, kata Germanus, diputuskan, bahwa NTT berhenti mengirim TKI antardaerah maupun ke luar negeri. Tapi, pemberhentian ini hanya berlaku bagi TKI yang tidak memiliki keahlian saja, sementara yang memiliki keahlian tidak ada persoalan, asal memiliki dokumen lengkap.

“Para bupati dan wali kota se-provinsi NTT, diminta untuk segera mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kompetensi pekerja migran dan AKAD, melalui pelatihan berbasis kompetensi di wilayah masing-masing,” jelasnya.

Dalam keputusan itu, kantor cabang perusahaan pekerja migran Indonesia yang ada di NTT, kata Germanus, wajib mendirikan BLKN. Jika tidak memiliki BLKN, maka pelatihan diadakan di BLK/BLKN yang ada di provinsi NTT, dan keberangkatannya pun harus langsung dari embarkasi NTT.

“Perusahaan wajib menyepakati perjanjian kerja dengan pekerja migran, yang memuat berbagai persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk lembaga penempatan tenaga kerja dalam negeri atau antardaerah, wajib mempunyai kantor cabang, sarana prasarana dan penanggungjawab di NTT,” terangnya.

Adanya moratorum ini, kata Germanus, membuat banyak perusahaan tenaga kerja Indonesia yang belum mengirimkan pekerja ke luar negeri. Hanya ada satu perusahaan yang sudah menyanggupi, dan akan mendirikan BLK, namun belum ditindaklanjuti sampai saat ini.

Pelatihan tata kelola perlindungan pekerja migran Indonesia, berdasarkan UU No.18/2017, tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang diselenggarakan Kemenakertrans di Kota Maumere, sejak pagi hingga sore banyak diikuti para kepala desa.

Dalam pelatihan ini, juga hadir Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Sosial dan Kesehatan Kabupaten Sikka. Hadir juga para pengusaha yang mengirimkan pekerja ke luar negeri.

Lihat juga...