Pasangkayu Capai Penghargaan SPIP Tertinggi

157
Ilustrasi Pasangkayu - Istimewa

MAMUJU – Pemerintah Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, berhasil meraih penghargaan Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) Level tiga, dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangun (BPKP) Republik Indonesia.

“Tentu, ini menjadi kebanggaan, sebab dari beberapa kabupaten di Sulbar, yang memperoleh penghargaan yang sama, Kabupaten Pasangkayu memperoleh penghargaan tertinggi. Penghargaan, ini diberikan terkait dengan penilaian BPKP terhadap tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP di Pasangkayu,” kata Kepala Inspektorat Pasangkayu, Rahmat K Turusi, Sabtu (8/12/2018).

Penghargaan telah diserahkan Deputi BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Polhukam, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ernadhi Sudarmanto, di Kantor perwakilan BPKP Sulbar, Jumat (7/12/2018). “Meski kami adalah kabupaten termuda, namun mampu memperoleh level tertinggi dari kabupaten lain di Sulbar. Yang lain ada yang dapat level dua dan satu. Penghargaan ini bukti komitmen bupati terhadap upaya penguatan SPIP dan penyelenggaraan pemerintahan di Pasangkayu,” ujar Rahmat K.

Bupati Pasangkayu, Agus Ambo Djiwa, mengapresiasi penghargaan dari BPKP tersebut. “Ini akan menjadi penyemangat, untuk menciptakan SPIP Pemkab Pasangkayu yang lebih handal ke depan,” tandasnya.

Raihan penghargaan pada level tiga, sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, semua Kementrian/Lembaga/Daerah (K/L/D) sudah mesti mencapai level tiga, paling lambat di 2019, sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMN 2015-2019. Sebagai wujud komitmen penyelenggaraan SPIP di Pemkab Pasangkayu, Agus telah menerbitkan Perbup No.18/2017, tentang SPIP, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati No.336/2017. tentang Pembentukan Satgas SPIP.

“Dalam mengawal pencapaian standar SPIP yang lebih baik, kami telah bekerjasama dengan perwakilan BPKP Sulbar, antara lain dengan kerja sama pemanfaatan aplikasi SIMDA aset dan SIMDA keuangan serta akan menerapkan SIMDA Perencanaan pada tahun ini,” tutur Agus.

Dalam upaya mewujudkan penerapan SPIP yang lebih baik, bupati telah mendelegasikan secara menyeluruh ke Dinas Penanaman Modal, dan PTSP, untuk perizinan dengan sistem online atau daring. Sementara di bidang pengelolaan kepegawaian, pihaknya telah memiliki database kepegawaian yang bisa diakses secara daring.

“Selain itu, juga telah memberi dukungan kepada inspektorat, berupa penambahan dan pengembangan SDM, serta upaya pemenuhan anggaran pengawasan secara berkesinambungan. Kemudian atas bantuan dan petunjuk dari BPKP perwakilan Sulbar, kami juga telah melaksanakan gerakan penilaian risiko secara serentak di Pasangkayu pada awal Maret lalu,” tambah Agus.

Penerepan SPIP, bukan hanya sekedar untuk memenuhi peraturan perundang-undangan. Kehadiran SPIP, semakin memudahkan identifikasi dan pengendalian masalah. “SPIP juga mesti dihadirkan, dan diterapkan sebagai suatu kultur pengendalian yang menjadi bagian dari budaya kerja organisasi,” pungkasnya. (Ant)

Baca Juga
Lihat juga...