Pelayanan Pertanahan Paling Dikeluhkan Selama 2018 di NTT

Ilustrasi Ombudsman - Dok. CDN

KUPANG — Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), mencatat, pelayanan pertanahan paling dikeluhkan masyarakat sepanjang tahun 2018.

“Sepanjang tahun 2018, Ombudsman RI Perwakilan Provinsi NTT menerima 131 keluhan masyarakat atas pelayanan publik. Substansi pertanahan paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat,” kata Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTT, Darius Beda Daton di Kupang, Senin (31/12/2018), terkait evaluasi kinerja akhir tahun.

Menurut dia, dari 131 keluhan masyarakat substansi pertanahan sebanyak 22 laporan, substansi kepolisian 21 laporan, substansi kepegawaian 19 laporan.

Selain substansi pendidikan 13 laporan, dan substansi kesehatan sebanyak delapan laporan.

Dia menjelaskan, dugaan maladministrasi yang dikeluhkan dalam pelayanan pertanahan seputar penundaan berlarut pelayanan pengukuran, dan penerbitan sertifikat tanah oleh Kantor Pertanahan dan pelayanaan mediasi sengketa tanah oleh Pemerintah Daerah (Pemda).

Lihat juga...