Pemasangan APK di Pohon Termasuk Pelanggaran

Ilustrasi - Dok CDN

PARIAMAN – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menyatakan, pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) di pohon merupakan pelanggaran. Hal itu termasuk dalam pelanggaran administrasi pemilu.

“Pemasangan alat peraga kampanye atau bahan kampanye di pohon lindung atau taman kota, merupakan bentuk pelanggaran administrasi, dan perlu disikapi bersama pihak terkait,” kata Ketua Bawaslu Sumbar, Surya Eftrimen, Jumat (28/12/2018).

Secara khusus, pemasangan APK atau bahan kampanye di pohon lindung, tidak diatur secara eksplisit di dalam Undang-undang Pemilu. Namun, di tingkat Peraturan Daerah (Perda), ada pengaturan yang jelas. Bawaslu Sumbar telah merekomendasikan kepada pemerintah daerah, untuk menertibkan berbagai macam APK maupun bahan kampanye, yang terpajang di pohon. “Setelah dikoordinasikan bersama pemerintah daerah, maka Bawaslu serta KPU akan turun untuk menertibkannya,” tandasnya.

Selain di pohon lindung, Bawaslu Sumbar juga menyatakan, pemasangan APK dan bahan kampanye di kendaraan umum seperti angkutan desa atau angkutan kota, juga sebuah pelanggaran administrasi. APK atau bahan kampanye, hanya bisa dipasang di kendaraan pribadi. Dan hal itu diperbolehkan aturan hukum yang berlaku.

Lihat juga...