Pembebasan Lahan Hambat Penyerapan Anggaran Dinas SDA

Editor: Mahadeva

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan – Foto: Dok. CDN

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta, sedang menggenjot penyerapan anggaran di Dinas Sumber Daya Air (SDA) setempat di Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2018. Menurut Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Dinas SDA saat ini telah melakukan pembayaran-pembayaran sejumlah kegiatan. Terutama untuk pembebasan lahan normalisasi Sungai Ciliwung.

Dari catatan Anies, Dinas SDA saat ini baru mampu menyerap anggaran sebanyak 45,52 persen. Rendahnya serapan tersebut terjadi, karena terhambatnya program pembebasan lahan di sejumlah daerah. “Kalau program, kita sudah berjalan semuanya, sekarang itu, yang masih belum tuntas adalah soal pembelian lahan. Yang masih digenjot, masih belum tuntas, adalah soal pembelian lahan,” tandas Anies.

Penghambat proses pembebasan lahan adalah, perubahan permintaan standar harga lahan warga. Hal tersebut terjadi di wilayah Cipinang-Melayu, Jakarta Timur. Warga setempat telah bersedia untuk dibebaskan lahannya, setelah program pembebasan lahan terhenti di 2014.

Namun, ketika ditindaklanjuti, warga dan Pemprov DKI Jakarta tidak menemui kesepakatan harga. Warga menilai harga yang diajukan pemprov merupakan harga 2015. “Ketika kemarin mau dieksekusi, ternyata price sell (harga jual) yang ada itu price sell 2015. Warga keberatan menggunakan harga 2015, karena sekarang sudah 2018,” kata Anies.

Sementara, pembaharuan harga jual tidak bisa dikerjakan dalam waktu hanya dua hari. Membutuhkan pelibatan lembaga lain, seperti Kementerian Keuangan untuk melakukan kenaikan harga jual. Dan harga jual, mengalami perubahan yang sangat signifikan. “Saya sampaikan kepada semua, jangan kita tidak adil pada rakyat kita sendiri. Karena bagi pemerintah, program seperti ini dilakukan untuk memberikan manfaat, bukan untuk merugikan. Jadi meskipun secara legal sudah ada keputusannya, tapi tidak semena-mena menjalankan harga yang lama,” ungkapnya.

Kepala Dinas SDA DKI Jakarta, Teguh Hendarwan, menjelaskan, penyerapan anggaran di lembaganya sudah berjalan sampai Desember 2018. Sejauh ini, Dinas SDA telah membayar Rp900 miliar dari total anggaran Rp1,3 triliun. “Dari kemarin itu kita untuk lahan, ya, kurang lebih hampir Rp900 miliar, dari Rp1,3 triliun,” kata Teguh di Balai Kota DKI Jakarta.

Pembebasan lahan di Cipinang-Melayu disebutnya, mengalami ketidak-cocokan harga jual. Harga jual lahan saat ini telah berubah signifikan. “Saya sudah sampaikan ke Bapak Gubernur, harga yang dipakai KJPP 2014 dan nggak mungkin, harga satu juta rupiah, sekarang udah bisa di atas lima juta rupiah,” kata Teguh.

Dinas SDA disebutnya, akan melakukan pembaharuan harga, meskipun disadari sudah tidak ada waktu lagi di 2018. Dinas SDA akan membayarkan sisa anggaran senilai Rp400 miliar, di awal 2019 mendatang. Pembebasan lahan tersebut menjadi prioritas kegiatan dari instansi tersebut. Dari anggaran Rp1,8 triliun, sebanyak Rp450 miliar digunakan untuk pembelian lahan alkal yang dibatalkan. Pembebasan lahan waduk, situ, dan embung, dianggarkan Rp500 miliar.

Sementara untuk normalisasi kali dan sungai dianggarkan Rp800 miliar.”Dari 800 itu ya mudah-mudahan angka itu bisa terealisasi lah hampir di atas 90 persen. Termasuk untuk waduk, sudah oke,” jelasnya.

Khusus wilayah sungai Ciliwung, per Desember 2018 tercatat ada 152 bidang tanah yang telah dibebaskan. Totalnya mencapai 24.344 meter persegi. Nilai pembebasannya sebesar Rp200.519.368.

Lihat juga...