Pemberlakuan Permenhub 88/2014 Ditunda, DPC Gapasdap Bakauheni Sumringah

Editor: Mahadeva WS

LAMPUNG – Penerapan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No.88/2014 ditunda. Hal itu diapresiasi Dewan Pimpinan Cabang Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (DPC Gapasdap) Bakauheni.

Warsa, Ketua DPC Gapasdap Bakauheni – Foto Henk Widi

Warsa, Ketua DPC Gapasdap Bakauheni menyebut, Permenhub 88 mengatur, ukuran kapal angkutan yang menyeberang lintas di Merak-Bakauheni. Sesuai ketentuan tersebut, kapal yang bisa melilntas minimal berukuran 5.000 Gross Ton (GT). Ketentuan tersebut, mulai diberlakukan pada 24 Desember 2018.

Sebelumnya, dari 17 operator pelayaran yang bernaung di Gapasdap, terimbas aturan tersebut. Ada sekira 13 kapal roll on roll off (Roro), yang harus keluar dari lintasan Selat Sunda. Kapal kapal tersebut diantaranya, KMP Windu Karsa Dwitya, KMP Jatra I dan KMP Jatra II. Namun, setelah berunding dengan Menteri Koordinator Bidang Maritim, Komisi V DPR, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, DPC Gapasdap memastikan, pelaksanaan Permenhub 88 ditunda.

Penundaan dilakukan tidak hanya pada masa angkutan Natal dan Tahun Baru. Tetapi sampai batas waktu yang belum  bisa ditentukan. “Tentu pihak Gapasdap, dalam hal ini DPC Gapasdap Bakauheni, mengapresiasi keputusan pemerintah yang menundan realisasi peraturan tersebut,” tandas Warsa, Rabu (19/12/2018).

Sementara itu, setelah keluarnya Permenhub No.88/2014, sejumlah operator sudah memanfaatkan waktu selama empat tahun untuk mempersiapkan pelaksanaan aturan tersebut. Operator telah melakukan peremajaan kapal dengan ukuran lebih dari 5.000 GT dengan pengadaan kapal baru. Solusi alternatif untuk mengoperasionalkan kapal dengan ukuran di bawah 5.000 GT di lintasan lain ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Di lintasan baru yang sudah dicoba, diantaranya Bitung-Ternate, Paciran Jawa Timur-Barru Sulawesi Selatan, kondisi dermaganya tidak cocok.

Warsa menyebut, DPC Gapasdap pada dasarnya mendukung pelaksanaan Permenhub No.88/2014. Potensi lintas komersil yang disediakan Kementerian Perhubungan bagi kapal kapal eks lintasan Merak-Bakauheni ada 14 lintasan. Hanya saja, pemerintah belum mengakomodir lintasan yang bisa digunakan untuk sandar kapal di atas 1.000 GT dan maksimal 3.000 GT. Penundaan sangat tepat, setelah sejumlah lintasan belum memiliki dermaga yang bisa disandari kapal eks lintasan Merak-Bakauheni.

Selain itu, pilihan lintasan Long Distance Ferry (LDF) seperti Surabaya-Lembar, Jakarta-Semarang dan Jakarta-Surabaya, disebut tidak cocok untuk kapal kapasitas kecil. Meski sejumlah lintasan yang ditawarkan mempertimbangkan potensi permintaan (demand) kendaraan di atas 65 persen, namun sejumlah kapal eks lintas Merak-Bakauheni tidak bisa digunakan. Selama empat tahun terakhir hanya lintas Paciran Jawa Timur-Garongkong Sulawesi Selatan yang memiliki dermaga yang mampu menampung kapal 3.000 GT.
Lihat juga...