Dibanding Negara Tetangga, Pembiayaan Penelitian di Indonesia Terendah

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti Dr. Muhammad Dimyati di ruang kerja, Gedung D Kemenristekdikti Jakarta. Foto: Ranny Supusepa

JAKARTA — Pembiayaan untuk penelitian pengembangan (litbang) di Indonesia berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) merupakan salah satu yang terendah jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga dan porsi terbesarnya masih berasal dari dana pemerintah.

Sebagai perbandingan, persentase pembiayaan di Indonesia adalah 0,25 persen dari GDP, dengan persentase pembiayaan pemerintah 83,88 persen pada 2016. Sementara di Malaysia, 1,30 persen dari GDP dengan pembiayaan pemerintah 19,56 persen. Di Filipina yang mengeluarkan 0,63 persen dari GDP dengan porsi pemerintah hanya 29,73 persen.

Untuk meningkatkan hal ini, Kemenristekdikti menyusun suatu skema pembiayaan yang lengkap dan berkelanjutan dalam program endowment fund untuk penelitian.

Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti, Dr. Muhammad Dimyati menyatakan, endowment fund untuk peneliti ini merupakan upaya pemerintah untuk mengadakan pembiayaan yang berkelanjutan dengan pertanggungjawaban simple tapi tetap akuntabel.

“Kita sudah mempersiapkan skemanya tapi programnya baru akan dimulai di tahun 2019 dengan inisiasi dari dana APBN. Untuk pertama nilainya kurang sedikit dari Rp1 triliun. Yang digunakan bukan dana pokoknya tapi bunga dari dana ini. Jadi dana pokoknya akan tetap dan kita upayakan akan bertambah setiap tahunnya,” kata Dimyati di Gedung D Kemeristekdikti Jakarta, Kamis (27/12/2018).

Dimyati memaparkan, dana pokok endowment fund ini akan dikelola oleh lembaga keuangan yang disetujui pemerintah untuk mengelola secara maksimal.

“Kenapa kita atur seperti ini? Supaya anggaran peneliti kita bisa berkelanjutan. Selama ini kan dana penelitian negara kita yang paling rendah,”ucapnya.

Untuk kedepannya, Dimyati mengungkapkan, sangat mungkin untuk mendapatkan sumber pendanaan dari berbagai pihak di luar pemerintah. Karena pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan yang mendorong keterlibatan swasta, yang salah satunya adalah memberikan pemotongan pajak bagi yang mengalokasikan dana bagi bantuan penelitian.

“Kalau kita mengharapkan anggaran dari pihak lain, artinya kita siap untuk melakukan pengelolaan secara baik. Memang lebih complicated jika dananya berasal dari pemerintah tapi peneliti yang dibiayai swasta akan lebih cepat diaplikasikan. Kalau saat ini, penelitian yang ada kan sering tidak sesuai dengan kebutuhan swasta,” ujar Dimyati.

Endowment fund ini diatur oleh UU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang saat ini sedang digodok di DPR. Harapannya, akan selesai sebelum masa kerja DPR periode sekarang.

“Sebenarnya kita sudah punya UU No. 18 tahun 2002 tentang P3Iptek. Tapi sudah tidak relevan dengan perkembangan sekarang. Baik dari segi ICT maupun SDM, sehingga perlu penyesuaian. Karena revisi UU itu ada peraturannya, hanya boleh beberapa persen, akhirnya dibuat UU baru. Di dalamnya juga termasuk ketentuan mengenai insentif yang mendorong keterlibatan swasta, SDM dan relativitas menjadi lebih baik lagi,” papar Dimyati.

Kebijakan pemerintah lainnya yang mendukung perbaikan peneliti di Indonesia juga diwujudkan dalam Peraturan Presiden No. 38 tahun 2018 tentang rencana induk riset nasional 2017-2045 yang memfokuskan penelitian pada 10 bidang. Kemudahan pada para peneliti diwujudkan pada Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 yang mengatur perubahan penelitian dari berbasis proses menjadi berbasis output dan multiyears.

“Banyak peneliti yang merasa kerepotan harus menyediakan kwitansi atau segala hal yang berkaitan dengan bukti pengeluaran uang. Sehingga sekarang kita ubah menjadi basis output. Jadi peneliti boleh melakukan penelitian dengan caranya sendiri yang penting outputnya tercapai. Sudah multiyears dan multisource,” kata Dimyati menjelaskan.

Mekanisme untuk mendapatkan pendanaan ini dimulai dengan proses lelang penelitian yang akan dikelola oleh suatu lembaga yang ditunjuk pemerintah.

“Dari semua aplikasi yang masuk, nanti akan diseleksi oleh para reviewer, yang saat ini berjumlah sekitar 2.000 orang berasal dari perguruan tinggi, lembaga penelitian, badan sertifikasi dan kementerian terkait. Reviewer ini bukan hanya menyeleksi tapi juga memantau selama proses penelitian,” urai Dimyati.

Dengan segala kebijakan terkait mekanisme dan pembiayaan ini, Dimyati mengharapkan tren peningkatan jumlah dan juga kualitas dari penelitian yang ada di Indonesia.

Lihat juga...