Pemda Flotim Perlu Tata Tenaga Kontrak

Editor: Satmoko Budi Santoso

177

LARANTUKA – Pemerintah Kabupaten Flores Timur (Flotim) diminta unuk melakukan penataan tenaga kontrak yang tersebar di berbagai dinas yang ada di Kabupaten Flores Timur agar bisa dilakukan penghematan anggaran.

“Tenaga kontrak di setiap kantor banyak sekali. Bahkan sudah kelebihan sehingga banyak sekali tenaga kontrak yang tidak ada kerja. Hanya duduk-duduk saja menunggu perintah dari para pegawai,” sebut Hendrikus Ritan, salah seorang warga yang pernah menjadi tenaga kontrak, Rabu (5/12/2018).

Dikatakan Hendrik, pemerintah Kabupaten Flores Timur sudah kelebihan tenaga kontrak sebesar 700 orang. Untung saja  bupati juga sempat membatalkan SK pengangkatan 83 tenaga kontrak di RSUD Hendrik Fernandez Larantuka yang dilakukan oleh Sekda Flotim.

“Tenaga kontrak diangkat sesuka hati saja, tanpa melihat kebutuhan yang ada di setiap dinas. Bukan rahasia lagi, kalau dikatakan perekrutan tenaga kontrak berdasarkan pesanan anggota dewan dan pejabat agar saudara dan anggota keluarganya bisa bekerja,” tegasnya.

Hendrik meminta, agar bupati Flores Timur melakukan evaluasi kebutuhan tenaga kontrak yang ada di setiap dinas agar bisa diketahui pasti kebutuhan pegawai negeri dan tenaga kontrak di kabupaten tersebut.

“Pemda Flotim harus membuat analisa kebutuhan pegawai sehingga bisa diketahui kebutuhan riil tenaga kerja di setiap dinas dan badan yang ada di lingkup pemerintahan Kabupaten Flores Timur,” pesannya.

Bupati Kabupaten Flores Timur Antonius Gege Hadjon,ST (baju putih). Foto : Ebed de Rosary

Bupati Flores Timur, Antonius Hubertus Gege Hadjon, mengatakan, untuk Kabupaten Flores Timur beban pembiayaan tenaga kontrak baik guru, tenaga kesehatan, dan honorer, di semua Oragnisasi Perangkat Daerah mencapai angka di atas Rp50 miliar.

“Beban pembiayaan untuk para tenaga kontrak cukup tinggi. Jumlahnya melebihi angka Rp50 miliar sehingga jumlahnya sangat besar dan membebani anggaran daerah,” tuturnya.

Meskipun membebani keuangan daerah, kata Anton, pemerintah tidak akan melakukan pemberhentian para tenaga kontrak tersebut. Tetapi hanya melakukan penataan agar setiap pekerja ditempatkan sesuai keahlian dan kemampuan yang dimiliki.

“Kami merasa perlu melakukan penataan sehingga lebih efektif dan ditempatkan pada posisi yang tepat. Kita tidak berpikir untuk memberhentikan tenaga kontrak,” tegasnya.

Bupati Anton juga meminta agar para pimpinan Organisasi Perangkat daerah (OPD) mencatat tenaga kontrak yang tidak taat aturan, dan memberikan penilaian kinerja. Bahkan bila perlu penandatanganan perpanjangan kontraknya diundur dahulu.

“Tenaga kerja kontrak yang tidak disiplin, harap para pimpinan OPD melakukan pendataan dan memberikan hukuman kepada tenaga kontrak yang tidak disiplin tersebut. Kontrak mereka jangan ditandatangani dahulu, dan tunda sampai bulan Februari 2019 nanti,” pesannya.

Baca Juga
Lihat juga...