Pemerintah Daerah Diminta Segera Merespon OSS dan SABU

Editor: Mahadeva WS

277

MAUMERE – Pemerintah provinsi, kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Timur (NTT), diharapkan merespon dengan cepat, sistem Online Single Submission (OSS) dan Sistem Administrasi Badan Usaha (SABU).  

Hendrik Hubert Horaloyz,SH,MKn,notaris sekaligus ketua panitia seminar pembekalan dan pelatihan OSS dan SABU pengurus wilayah Ikatan Notaris Indonesia NTT.Foto : Ebed de Rosary

Kedua sistem tersebut dibutuhkan, untuk memudahkan proses perijinan. “Kami berharap, pemerintah daerah juga merespon cepat sistem baru ini, sebab  proses perizinan untuk investor, bisa dilayani lebih cepat, sehingga investasi menjadi lebih mudah dilakukan di NTT,” ujar Hendrik Hubert Horaloyz, SH. MKn, ketua panitia seminar pembekalan dan pelatihan OSS dan SABU, pengurus wilayah Ikatan Notaris Indonesia (INI) NTT, Sabtu (8/12/2018).

Seminar tersebut, juga mengundang pihak pemerintah daerah, agar bisa mengetahui apa OSS dan SABU. Dengan demikian, diharapkan antara notaris dan pemerintah memiliki satu arah pemahaman, satu informasi, dan satu hasil untuk kemajuan daerah. “Banyak pengusaha yang belum mengetahui sistem ini, dan memang tidak bisa tidak, karena harus menyesuaikan dengan sistem ini, sehingga perusahaan harus mendaftarkan jenis usaha mereka. Pegusaha hanya diberikan waktu satu tahun agar menyesuaikan dengan bidang usaha,” tandasnya.

Bidang usaha sesuai dengan yang diatur dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI ) 2017. Perusahaan wajib mendaftarkan perusahaan menggunakan sistim tersebut. Sistem OSS berlaku untuk PT, sementara SABU berlaku untuk CV, Firma, koperasi dan yayasan. “Manfaatnya ke depan, badan usaha dan badan hukum yang berdiri di negeri ini, segala bentuk perizinan dilakukan dalam waktu satu jam. Tidak seperti sebelumnya, secara manual dan kadang membutuhkan waktu lama dua sampai tiga bulan baru izinnya keluar,” sebutnya.

Sistem pelayanan online, menjadi satu servis pelayanan publik, sehingga produk apa yang dibuat, sesuai dengan SK KemenkumHAM yang terbit, bersinergi dengan perijinan-perijinan yang dilakukan. Sistem tersebut, baru keluar pada Agustus 2018, sehingga banyak daerah masih awam dengannya. Hal tersebut yang mendorong INI pusat, turun ke daerah guna, mensosialisasikannya.

Seminar baru diselenggarakan di NTT, dan penyelenggaraanya, merupakan kegiatan pengurus wilayah INI NTT, sehingga sebagian besar notaris yang hadir, termasuk pengusaha dan dinas perizinan di beberapa daerah. “Sejauh ini yang saya coba dan mendaftarkan beberapa CV baru, sampai pada tahap pengecekan nama dan berjalan lancar. Setelah seminar kita, semakin mengetahui dan akan melanjutkan pengisian database yang lain,” jelasnya.

Sebagai pantia dan pengurus wilayah INI Flores 1, Hendrik berharap, pelayanan kepada masyarakat bisa lebih cepat dan tepat. Usai mendafarkan menggunakan sistim OSS dan SABU, akan diterbitkan Nomor Induk Perusahaan (NIP), sehingga bisa diketahui semua data mengenai sebuah perusahaan.

Pengurus wilayah INI NTT, Emanuel Mali, meyebut, sistim OSS membuat perizinan usaha dari daerah hingga pusat akan terpusat satu pintu. Dengan demikian, akan memangkas birokrasi, dan hanya membutuhkan waktu pelayanan yang singkat. “Sistem ini hal baru, tetapi mau tidak mau notaris maupun perusahaan dan badan usaha harus menyesuaikannya dengan sistim ini. Izin ini nanti akan dikoneksi dengan kantor dinas terkait di daerah,” tuturnya.

Notaris di NTT, disebutnya, sebagain besar sudah mulai siap untuk menjalankan sistim tersebut. “Mudah-mudahan dinas terkait bisa memberikan pelatihan soal sistem ini. Kita belum melakukan kordinasi dengan pemeritah provinsi NTT, dan kita menganggap pemerintah mengetahuinya, sebab dengan adanya aturan yang telah ditetapkan, maka mau tidak mau, harus mengikuti dan menjalankan,” pungkasnya.

Baca Juga
Lihat juga...