Pemerintah Dorong Percepatan Operasional KA Tambang

311
Ilustrasi -Dok: CDN
JAKARTA – Pemerintah melalui kelompok kerja (Pokja) IV Satgas Percepatan Kebijakan Ekonomi, mendorong pengoperasian kereta api tambang di Palembang, Sumatra Selatan, untuk efisiensi pengiriman batu bara dalam rangka percepatan ekonomi.
Sekretaris Pokja IV, Irjen Pol Carlo Brix Tewu, dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, mengatakan di rapat terakhir pada awal November, masih ada persoalan regulasi pengelolaan aset antara PT KAI dengan Kemenhub.
Belum ada kesepakatan antara PT Kereta Api Indonesia (KAI), Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan PT Dizamatra Powerindo, selaku perusahaan transportasi batu bara.
“Kita berikan kesempatan kepada PT KAI, Kemenhub, dan Dizamatra untuk membicarakan secara teknis. Agar hambatan-hambatan bisa diselesaikan,” kata Carlo, Sabtu (1/12/2018).
Menurut dia, Ketua Pokja IV yang juga menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly, menegaskan jangan ada hambatan atas percepatan proyek senilai Rp6 triliun ini.
Yasonna selaku ketua pokja, telah memberikan tenggat dua minggu agar persoalan ini selesai. Carlo menekankan, pihaknya akan terus mendorong pengoperasionalan interkoneksi yang sejalan dengan paket kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Menurutnya, jika persoalan ini belum juga bisa terpecahkan, Pokja IV akan menggelar rapat dan mendorong kasus ini ke rapat tingkat menteri.
“Pak Yasonna menekankan jangan lagi ada hal-hal yang menghambat. Jika tetap tak ada solusi, ia mengatakan akan membahasnya bersama Darmin Nasution (Menteri Koordinator Perekonomian),” kata Carlo.
PT. Dizamatra Powerindo, sudah empat tahun berunding dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk mendapatkan izin interkoneksi, agar bisa mengangkut batu bara menggunakan jalur perkeretaapian nasional di Palembang.
Perusahaan ini mendapat kontrak untuk memasok 500 ribu ton batu bara ke PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Melalui anak perusahaannya, PT Priamanaya Transportasi, PT Dizamatra berencana menaikkan pasokan batu bara menjadi 10 juta ton per tahun dengan kereta api.
Sejauh ini, PT Dizamatra telah mengantongi izin prinsip pembangunan dan izin penetapan trase perkeretaan khusus. Namun, PT KAI hingga kini belum mau meneken perjanjian interkoneksi.
Akibatnya, izin operasi tak kunjung keluar. Di sisi lain, Pemerintah Sumatra Selatan sejak 8 November, memutuskan melarang truk-truk pengangkut batu bara melintasi jalan umum.
Carlo menambahkan, tanpa adanya percepatan interkoneksi dan adanya larangan sesuai Pergub tersebut, akan membuat pihak investor memiliki beban operasional yang lebih berat. (Ant)
Baca Juga
Lihat juga...