Pemerintah Luncurkan Program Hibah Jalan Daerah

Perbaikan jalan, ilustrasi -Dok: CDN

JAKARTA – Pemerintah meluncurkan dua program untuk meningkatkan kinerja dan pemeliharaan jalan daerah. Keduanya adalah program hibah, yakni Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) dan Provincial Road Improvement and Maintenance (PRIM).

Direktur Jalan Bebas Hambatan Perkotaan dan Fasilitasi Jalan Daerah, Ditjen Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hedy Rahadian, mengatakan, kerja sama itu, adalah wujud sinergitas semua pihak, yang peduli akan perbaikan kualitas jaringan jalan di Indonesia.

Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Marga, akan terus mendampingi provinsi dan kabupaten peserta PHJD, dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mereka pengelolaan dan memelihara jalan. Kedua program hibah tersebut, bertujuan membantu meningkatkan tata kelola dan kualitas pemeliharaan jaringan jalan daerah. Yaitu jalan yang menjadi kewenangan masing-masing pemda, terutama pada koridor menuju Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Perjanjian kerja sama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah penerima hibah, dilakukan di Jakarta pada Rabu, 12 Desember 2018. PHJD bertujuan mendukung pemeliharaan jalan daerah mendukung pengembangan KSPN Tanjung Kelayang, Bromo-Tengger-Semeru, Wakatobi dan Labuan Bajo. Sebanyak empat provinsi yakni Provinsi Bangka Belitung, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Timur, serta enam kabupaten yakni Kabupaten Belitung, Malang, Pasuruan, Lumajang, Wakatobi, dan Manggarai Barat telah dipilih untuk mengikuti PHJD.

Anggaran PHJD berasal dari APBN Tahun 2019 sebesar Rp 500 miliar. Mekanisme pencairan dana hibah, Pemerintah Daerah membiayai terlebih dahulu kegiatan fisik (konstruksi) dan non fisik, seperti penguatan perencanaan, Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan, keterlibatan masyarakat dan gender. Setelahnya, dana hibah dibayarkan ke pemerintah daerah jika hasil pekerjaan jalan telah memenuhi standar kualitas dari Kementerian PUPR yang disepakati sebelumnya dalam Project Management Manual (PMM).

Sementara kegiatan PRIM, didanai melalui bantuan Pemerintah Australia, khusus untuk Kabupaten Probolinggo di 2019-2021. Pemerintah Australia memberikan pendanaan melalui Kemitraan Indonesia Australia untuk Infrastruktur (KIAT). PHJD direncanakan akan berlangsung lima tahun (2019-2023), yang nantinya akan mencakup sampai 15 provinsi dan 29 kabupaten, dengan usulan pendanaan dari ABPN sebesar Rp15 triliun.

Sebagai informasi, PHJD merupakan pengembangan dari proyek rintisan PRIM, yang dimulai sejak 2013 selama lima tahun. Kegiatannya dilaksanakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kabupaten Lombok Barat. “Penanganan jalan provinsi dan kabupaten didasarkan pada pendekatan koridor yang menghubungkan jaringan jalan backbone, seperti jalan nasional (tol dan non tol) melalui jalan provinsi atau kabupaten menuju pusat kegiatan seperti pariwisata,” pungkas Hedy Rahadian. (Ant)

Lihat juga...