Pemerintah Siapkan PP Pengendalian Gratifikasi

Antikorupsi, ilustrasi -Dok: CDN

JAKARTA – Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Yanuar Nugroho, mengatakan, pemerintah telah menyiapkan dua Peraturan Pemerintah (PP) untuk pencegahan korupsi. “PP itu terkait penguatan Inspektorat dan PP tentang Pengendalian Gratifikasi,” katanya, di Jakarta, Senin (10/12/2018).

Penerbitan PP tersebut merupakan tindak lanjut, setelah merilis Strategi Nasional Pencegahan Korupsi berlandaskan Peraturan Presiden Nomor 54/2018 yang ditandatangani Presiden Jokowi, pada 20 Juli 2018.

Yanuar mengatakan, untuk penguatan inspektorat, di antaranya dengan menyetarakan inspektorat di pemerintah daerah dengan sekreatariat daerah. Pelaporannya juga akan diubah, tidak hanya kepada kepala daerahnya, tapi juga diberikan ke pemerintahan di atasnya.

Misalnya, bila inspektorat di jajaran kabupaten, maka selain ke bupati, laporan diberikan juga kepada gubernur. Begitu pula untuk tingkat provinsi, selain gubernur juga diberikan ke Kementerian Dalam Negeri.

Dengan demikian, pengawasannya akan lebih efektif, karena pemerintahan di atasnya juga dapat mengawasi. Selama ini, inspektorat di pemda hanya memberikan laporannya kepada kepala daerahnya.

Sementara itu, terkait PP Pengendalian Gratifikasi, hal ini untuk memperkuat budaya antikorupsi, dan melemahkan budaya grafitikasi.

Lihat juga...