Pemkab Banyumas Dinilai Lepas Tangan Soal Pengelolaan Sampah

Editor: Koko Triarko

PURWOKERTO – Rencana pengelolaan sampah di sumbernya, yang akan diberlakukan melalui Surat Edaran (SE) Bupati Banyumas Nomor 660.1/7776/2018,  dinilai sebagai upaya Pemkab untuk lepas tangan dari masalah pengelolaan sampah.

Pasalnya, produksi sampah di Kabupaten Banyumas mencapai 600 ton per hari, dan masyarakat belum siap untuk mengelola sampah sendiri.

Direktur Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup (LPPSLH), Bangkit Ari Sasongko,

Direktur Lembaga Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Lingkungan Hidup (LPPSLH), Bangkit Ari Sasongko, mengatakan, dibutuhkan waktu 1-2 tahun untuk mengedukasi masyarakat tentang pemilahan dan pengelolaan sampah. Sehingga tidak bisa diberlakukan aturan secara cepat, terlebih hanya dalam waktu hitungan hari.

ʺDengan tahapan yang terencana dan terukur, minimal dibutuhkan waktu sekitar 1-2 tahun, satu tahun untuk sosialisasi secara masif, setelah itu baru diberlakukan secara bertahap,ʺ terangnya, Kamis (27/12/2018).

Bangkit menegaskan, sebaiknya pemkab tidak lepas tangan dan tetap menyiapkan solusi pembuangan sampah, sambil membangun budaya olah sampah pada masyarakat. Selain itu, juga harus disiapkan infrastruktur untuk pengolahan sampah.

ʺMengedukasi masyarakat tentang pengelolaan sampah itu tidak mudah, selama ini yang sudah sering disampaikan saja, misalnya tentang memilah sampah organik dan anorganik, belum bisa berjalan maksimal. Padahal, sudah banyak contoh tempat sampah organik dan anorganik yang ditampilkan di ruang publik. Apalagi, ini masalah pengelolaan sampah, yang tentu saja lebih berat dari hanya sekadar memilah sampah organik dan anorganik. Sehingga butuh waktu yang cukup lama,ʺ jelasnya.

Sementara, sambungnya, SE Bupati tentang pengelolaan sampah di sumbernya baru dikeluarkan pada 21 Desember 2018, dan SE tersebut akan mulai diberlakukan pada 2 Januari 2019.

“Jeda antara keluarnya SE dengan waktu pemberlakukan bahkan tidak sampai satu bulan,” cetusnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyumas, Suyanto, mengatakan, pemkab akan tetap memberlakukan aturan baru tersebut pada 2 Januari. Jika sumber penghasil sampah, baik rumah tangga, restoran, hotel dan lainnya tidak dapat mengelola sampah yang dihasikan, disarankan untuk bekerja sama dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) di wilayah masing-masing.

Pemkab juga telah membangun pusat pengelolaan sampah (hanggar pemilah sampah), dengan kapasitas pengelolaan 10-15 truk per hari. Hanggar pengelolaan sampah ini tersedia pada lima lokasi, yaitu Desa Tipar Kidul, Kecamatan Ajibarang, Desa Banteran, Kecamatan Wangon, Desa Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Desa Kedungrandu, Kecamatan Patikraja dan Desa Kradenan, Kecamatan Sumpiuh.

ʺBagi masyarakat yang belum mampu mengelola sampah sendiri, silahkan menghubungi hanggar pemilah sampah yang ada pada lima lokasi tersebut,ʺ katanya.

Lihat juga...