Pemprov Bali Dukung Kebijakan Reformasi Agraria

Editor: Satmoko Budi Santoso

185

BADUNG – Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra, mendukung kebijakan Reformasi Agraria dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Menurut Dewa Made Indra, terdapat dua permasalahan penting dalam penanganan pertanahan, yaitu masalah aset dan akses. Ketika permasalahan aset sudah tertangani, maka perihal akses, baik itu akses perizinan, akses pemasaran, maupun akses permodalan, perlu mendapat perhatian.

Maka, menurut Dewa Made Indra pula, perlu sinergitas yang dilakukan, baik antara BPN selaku pihak yang berwenang dalam legalisasi aset maupun pemerintah provinsi dan daerah dalam kemudahan akses.

“Saya sangat mendukung kebijakan reformasi agraria. Masih banyak kepemilikan tanah yang menjadi konflik. Semua pihak, saya harapkan bersinergi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, sehingga aset yang ada benar-benar bisa membuat sejahtera masyarakat,” ucap Dewa Made Indra, saat Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Reformasi Agraria Provinsi Bali di Kuta, Badung, Selasa (4/12/2018).

Ditambahkan Dewa Made Indra, sebagai langkah awal diberlakukannya kebijakan ini, maka sosialisasi ke tengah masyarakat memegang peran penting. Tanah Objek Reformasi Agraria (TORA) yang telah terinventarisasi, dilanjutkan dengan sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini dilakukan secara bertahap dan memerlukan keterlibatan serta sinergitas semua pihak terkait.

“Oleh sebab itu, informasi ini harus disampaikan secara baik dan benar kepada masyarakat,” pungkasnya.

Baca Juga
Lihat juga...