Pemprov dan DPRD Sepakati Tiga Raperda BUMD DKI

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

JAKARTA —- Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan pimpinan DPRD DKI menyepakati dan mendatangani persetujuan bersama tiga rancangan peraturan daerah (raperda).

Ketiga Raperda itu tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yakni PT MRT Jakarta, PD Pembangunan Sarana Jaya dan PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Pengesahan tersebut untuk memuluskan rancangan Pemprov DKI Jakarta meningkatkan penyertaan modal daerah di tiga BUMD.

Anies pun berharap MRT Jakarta, Sarana Jaya dan Jakpro dapat menyelesaikan semua tugasnya setelah pengesahan. Sejumlah tugas di antaranya, pembangunan dan pengoperasian sistem transportasi MRT maupun LRT, realisasi Program DP 0 Rupiah dan pengembangan kawasan berorientasi transit.

“Jadi penyertaan modal daerah yang disetujui ada Rp40 triliun untuk PT MRT Jakarta, Rp30 triliun untuk Jakpro, dan Rp10 triliun untuk PD Pembangunan Sarana Jaya,” kata Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (27/12/2018).

Setelah penyertaan modal daerah disepakati, Anies berencana akan memanggil pimpinan tiga BUMD itu pada awal Januari 2019. Pemanggilan itu guna memastikan seluruh proyek dapat diselesaikan dengan biaya yang sudah ditentukan, sesuai dengan jadwal.

“Harapannya itu semua akan bisa tercapai dengan adanya peraturan daerah yang baru ini,” ujar Anies.

Diketahui Raperda untuk PT MRT Jakarta diperuntukkan bagi penambahan modal dasar dalam menyelesaikan pembangunan moda raya terpadu trayek Bundaran HI-Lebak Bulus. Pendanaan pun mencakup pembangunan fase II yang rencananya bakal dimulai pada 2019.

Sementara itu untuk Jakpro, Raperda tersebut mengatur ihwal pendirian perseroan dan segala kepentingan yang terkait. Di samping ada juga ketentuan untuk penetapan modal dan saham.

Selanjutnya untuk PD Pembangunan Sarana Jaya, penyertaan modal daerah digunakan untuk meningkatkan modal dasar dalam pengembangan kawasan Sentra Primer Tanah Abang dan pembangunan hunian DP 0 Rupiah. PD Pembangunan Sarana Jaya pun mengalami perubahan bentuk badan hukum lewat Raperda tersebut.

1. Peralihan status badan hukum dari Perseroan menjadi Perseroan Daerah (Perseroda).

2. Ruang Lingkup Kegiatan PT MRT Jakarta (Perseroda).

3. Hubungan kerja PT MRT Jakarta dengan Pemerintah Daerah.

4. Penetapan Modal dan Saham serta Penyertaan Modal Daerah.

5. Mengatur organ perseroan, ketentuan peralihan dan ketentuan untuk pelayanan perkereta Apian umum perkotaan MRT dan lain-lain.

Sementara hal-hal yang diatur dalam Raperda tentang PT Jakpro antara lain;

1. Pendirian perseroan, peralihan status badan hukum dari Perseroan menjadi Perseroan Daerah (Perseroda).

2. Penetapan Modal dan Saham.

3. Kepengurusan perseroan, penggunaan Laba dan ketentuan lain- lain.

4. Mencabut Perda Nomor 12 Tahun 2004, Perda Nomor 6 Tahun 2013 dan Perda Nomor 13 Tahun 2014.

Lalu pembentukkan Raperda untuk PD Pembangunan Sarana Jaya yang dimaksud untuk peningkatan modal dasar guna menjalankan tugas khusus pengembangan kawasan Sentra Primer Tanah Abang (SPTA) dan pembangunan hunian DP Nol Rupiah.

Lihat juga...