Pemprov DKI Ajukan Raperda Jalasena Awal 2019

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Saefullah, mengatakan pembangunan Jalasena di kawasan reklamasi tetap bisa berlangsung lantaran ada Perjanjian Kerja Sama (PKS) pemanfaatan tanah antara Pemprov DKI Jakarta dan PT Kapuk Naga Indah (KNI).

“Harus itu sudah jadi ya. Itu juga tidak simsalabim, itu kan sudah ada PKS-PKS dari gubernur-gubernur terdahulu, itu sudah ada,” kata Saefullah di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Rabu (26/12/2018).

Meski sudah mulai membangun kawasan reklamasi, lanjut Sekda, Pemprov DKI belum memiliki Peraturan Daerah (Perda) terkait reklamasi. Sekda DKI Saefullah menyatakan, Perda itu baru akan dibuat pada tahun 2019 mendatang.

“Perda-nya itu 2019. Ini nanti kita majukan, sekarang kan lagi kajian di Bappeda. Nanti kalau itu sudah, kita dorong biar kita segera bahas,” ujarnya.

Menurut Saefullah, fasilitas Jalasena tetap bisa dibangun sambil Pemprov DKI membahas kajian soal rancangan perda itu. “Sambil jalan, (pembangunan) Jalasenanya jalan,” imbuhnya.

Dia menegaskan, saat ini pihaknya tengah fokus mendorong PT Jakarta Propertindo (Jakpro) yang telah ditunjuk untuk segera membangun kawasan tersebut dengan sistem business to business. Saefullah mengaku akan memonitor agar kawasan reklamasi bisa dimanfaatkan masyarakat.

“Ini kan persoalannya kita ingin mendorong Jakpro untuk melakukan b-to-b dengan mereka gitu. Kita monitor saja, yang jelas itu bisa dimanfaatkan oleh publik, oleh warga Jakarta, sebagian di antaranya menjadi area publik,” ujar Saefullah.

“Jadi kita menghargai itu semuanya dan nanti akan kita rapikan administrasinya setahap demi setahap,” sambungnya.

Pembahasan rancangan perda soal tata ruang di pulau reklamasi, yakni raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Daratan, Wilayah Pesisir, dan Pulau-pulau Kecil, rencananya akan diajukan kepada DPRD DKI Jakarta pada awal 2019. Raperda itu sudah masuk ke dalam program legislasi daerah (prolegda) 2019.

“Perdanya itu 2019 ini nanti kami majukan (ke DPRD), sekarang kan lagi kajian,” ucapnya.

Diberitahukan pada Minggu (23/12) pagi, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan Jalasena di Kawasan Pantai Kita dan Pantai Maju.

Pantai Kita dan Pantai Maju merupakan daratan hasil reklamasi Teluk Jakarta. Dulunya, pantai ini bernama Pulau C dan Pulau D. Jalasena dibangun PT Jakarta Propertindo dengan lebar 3 meter dan panjang 7,6 kilometer.

Jasalena dibuat agar masyarakat Jakarta merasakan pengalaman bersepeda di tepi pantai secara gratis. Selain itu PT Jakpro juga akan membangun fasilitas dan utilitas umum di pulau buatan itu.

Fasilitas tersebut ialah pengelolaan air bersih, persampahan, air limbah, drainase, ruang terbuka hijau, dan ruang terbuka biru. Program menghijaukan kawasan Pantai Maju ditandai dengan penanaman pohon khas Betawi, Kecapi.

Kemudian menurut dia, nantinya pengunjung pantai tersebut tidak dikenakan biaya atau gratis saat berkunjung. “Biasanya masuk pantai di Jakarta bayar, di sini kita akan merasakan masuk pantai gratis,” kata dia.

Adapun groundbreaking ini menandai dimulainya pelaksanaan penugasan kepada Jakpro untuk mengelola hasil reklamasi Pantai Utara Jakarta melalui Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 120 Tahun 2018.

Lihat juga...