Pemprov NTT Diminta Serius Berantas Calo TKI

Editor: Mahadeva WS

MAUMERE – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) diminta untuk serius melakukan moratorium dan memberantas calo Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Kebijakan dari Gubernur NTT, Viktor Lasikodat, tersebut, ditunggu langkah selanjutnya.

“Biasanya, sekarang ini, orang sengaja memberitahukan akan pergi ke Kalimantan, untuk bekerja di perusahaan kelapa sawit. Namun, sesampai di Nunukan, mereka akan diurus KTP baru dan paspor, baru diberangkatkan ke Tawau, Malaysia Timur,” ungkap Kristoforus Lose, salah seorang mantan TKI, Sabtu (15/12/2018).

Setelah mengurus surat-surat, para TKI disebut Kristo, akan dibawa menggunakan kapal laut ke Malaysia. Proses tersebut biasa dilakukan pada malam hari atau subuh. “Setelah sampai di Malaysia, para pekerja langsung diberikan kepada para majikan. Biasanya calo TKI berasal dari NTT juga, dan jumlahnya banyak sekali. Mereka ada yang tinggal di Nunukan dan ada yang di tawau, Sabah, Malaysia,” tambahnya.

Dengan kebijakan yang diberlakukan, para calo diyakini akan mencari jalan lain, untuk tetap bisa memberangkatkan TKI dari NTT. Sehingg, selain memperketat pintu pengiriman, Pemprov NTT juga harus bekerja sama dengan Pemprov Kalimantan Utara, dalam upaya memberantas calo di daerah perbatasan Indonesia dan Malaysia.

“Para TKI ilegal biasanya ke Malaysia melalui Tarakan atau Nunukan. Ada yang sampai di sana baru mengurus dokumen seperti KTP dan paspor, sehingga bila terjadi kecelakaan kerja atau meninggal, pasti sulit diketahui asalnya sebab data sudah dipalsukan,” bebernya.

Albert Belaja salah seorang mantan Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di Malaysia.Foto : Ebed de Rosary

Albert Belaja, salah seorang mantan pekerja di Malaysia, yang merupakan warga Laton Liwo kepada Cendana News menyebut, calo paspor biasanya bekerja sama dengan oknum pegawai Kantor Imigrasi di Nunukan. Mereka memalsukan data TKI yang hendak bekerja di Malaysia. “Alamat, asal daerah bahkan nama TKI, tidak sesuai dengan data kependudukan asli. Ini yang mempersulit penelusuran saat terjadi permasalahan yang menimpa TKI,” sebutnya.

Albert menyebut, dirinya sudah tujuh kali ke Malaysia lewat Nunukan. Tiga kali masuk menggunakan paspor, dan sisanya masuk ke Malaysia tanpa paspor. Data kependudukan yang dibawa dari kampung halaman oleh calo tidak dipergunakan saat mengurus proses pembuatan paspor. “Proses pengurusan paspor di Nunukan melalui orang ketiga atau calo. Walaupun dokumen yang kita bawa dari kampung lengkap tapi tidak dipakai oleh calo,” terangnya.

Para calo mengambil jalan pintas, dengan memakai nama orang lain, untuk mempermudah pengurusan paspor. Dirinya sudah mengalami hal ini, sehingga mengetahui persis permainan calo dan oknum imigrasi.

Lihat juga...