Pencemaran Lingkungan di Sumbar, Meningkat

Editor: Satmoko Budi Santoso

PADANG – Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatra Barat mencatat adanya peningkatan pencemaran lingkungan di Sumatra Barat pada 2018. Perbandingan peningkatan pencemaran itu, dibanding survei terakhir pada 2014 lalu.

Kepala Badan Pusat Statistik Sumatra Barat, Sukardi, mengatakan, angka peningkatan pencemaran lingkungan itu terbilang cukup tinggi jika dibandingkan empat tahun terakhir, yang tersebar di sejumlah nagari/desa.

“Dari catatan kita, pencemaran lingkungan itu seperti pencemaran air, tanah, dan udara. Bentuk pencemaran sesuai dengan tempatnya, yakni air ada pencemaran di sungai, dan begitu juga untuk pencemaran lainnya,” katanya, Rabu (12/12/2018).

Ia menjelaskan, jika melihat data, dari 886 nagari di Sumatra Barat yang disurvei oleh BPS tahun ini, untuk jumlah desa atau nagari yang berpotensi mengalami pencemaran air pada 2018 sebanyak 319 nagari. Jumlah itu jika dibandingkan di tahun 2014 naik sebesar 122 persen.

Menurutnya, persoalan pencamaran air yang ditemukan BPS itu, berbagai level, ada yang telah mencapai pengaduan ke Dinas Lingkungan, hingga bersifat lebih kecil risiko, yang penanganannya bisa dilakukan oleh masyarakat.

Persoalan dampak akibat tingginya angka terjadinya perusakan lingkungan, Sukardi menyebutkan, di BPS tidak mendata hal itu, dan hanya mendapatkan data terkait jumlah terjadinya pencemaran lingkungan.

“Kita di BPS tentu berharap persoalan lingkungan dapat dikurangi. Karena lingkungan menentukan juga kesehatan dan kenyamanan hidup bermasyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, melihat pencemaran tanah, nagari yang berpotensi mengalami pencemaran tanah di Sumatera Barat tercatat 50 nagari. Angka ini naik 163 persen dibanding temuan pada 2014.

Tidak hanya itu, juga ada pencemaran udara, tercatat menurun 76 persen dibanding tahun 2014. Pada 2018, tercatat ada 160 nagari di Sumatera Barat yang berpotensi mengalami pencemaran udara.

Selain itu, Sumatera Barat juga tercatat sebagai provinsi dengan potensi kebencanaan yang tinggi. Selama tiga tahun terakhir, ada 440 nagari di Sumatera Barat yang terdampak banjir, 293 nagari terdampak tanah longsor, dan 366 nagari terdampak gempa bumi.

Tak hanya itu, BPS juga merilis, sebanyak 191 nagari terdampak kekeringan, 145 nagari terdampak kebakaran hutan dan lahan, serta 100 nagari terdampak banjir bandang. Sebanyak 10 nagari juga diketahui terdampak gunung meletus.

“Ya hal ini dikarenakan Sumatera Barat memang secara geologis rawan bencana,” ucapnya.

Sementara itu, dilihat dari sisi pembangunan desa, jumlah desa atau nagari tertinggal di Sumatra Barat menyusut menjadi 28 unit pada 2018, jauh berkurang ketimbang jumlahnya pada 2014 lalu sebanyak 56 nagari tertinggal.

Hal lainnya, jumlah nagari mandiri juga bertambah menjadi 181 unit, naik dibanding jumlah nagari mandiri pada 2014 sebanyak 85 unit.

Sementara, nagari berkembang pada 2018 ini tercatat sebanyak 677 unit atau 76,41 persen dari total nagari di Sumatra Barat. Angka ini menyusut dibanding jumlah nagari berkembang pada 2014 lalu sebanyak 745 unit.

Namun perlu dicatat bahwa ada penambahan sebanyak 96 nagari sepanjang 2014-2018 ini, sehingga membuat perbandingan antara survei tahun ini memiliki bobot berbeda dengan tahun 2014 lalu.

“Kenapa demikian, karena semua ini memang sekarang banyak dana yang dianggarkan ke desa atau nagari. Hal itu berdampak positif terhadap pembangunan desa di Sumatera Barat,” sebutnya.

Sukardi menjelaskan, penilaian kemandirian sebuah desa bisa dilihat dari skor Indeks Pembangunan Desa (IPD). Hal ini dikalkulasikan dari sejumlah hal, yakni pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, pelayanan umum, hingga kondisi pemerintahan desa.

Lihat juga...