Peneliti: Kondisi Politik Semakin Personal dan Terpolar

Editor: Koko Triarko

Peneliti (FISIP UB), Wawan Sobari, S.IP., MA . Ph.d., -Foto: Agus Nurchaliq 

MALANG – Kondisi politik saat ini membawa masyarakat Indonesia kepada perdebatan yang terpolar, pada dukungan masing-masing kandidat Capres, dan semakin personal mengarahkan kepada dua figur yang berkompetisi. 

Tim peneliti Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pokitik Universitas Brawijaya (FISIP UB), Wawan Sobari, S.IP., MA . Ph.d., menyebutkan, personalisasi melahirkan polarisasi politik yang cenderung ekstrem di tengah masyarakat.

“Kondisi politik kita saat ini semakin personal dan semakin terpolar. Karena personalisasi politik, kita semakin kuat, maka dampaknya masyarakat semakin terpolar,” jelasnya, saat memberikan pemaparan pada acara Refleksi Akhir Tahun 2018, ‘Membaca  Indonesia yang Terpolar’ di FISIP UB, Rabu (26/12/2018).

Menurutnya, personalisasi politik terjadi karena orientasi politik masyarakat, pada umumnya hanya melihat bahwa pertarungan politik merupakan pertarungan individu. Meskipun di dalamnya juga ada koalisi partai, tapi kemudian yang mengedepan di masyarakat adalah figur, maka itu akan menjadi sangat personal.

Untuk itu, dapat dikatakan, bahwa personalisasi politik merupakan sebuah orientasi politik terhadap personal atau kandidat, daripada partai atau institusi pemerintah. Dalam kasus ini, figur atau tokoh politik menjadi lebih penting daripada kebijakan-kebijakan yang dibuat.

“Jadi, politik yang personal ini menimbulkan figur sebagai fokus dibandingkan program atau kebijakan. Sehingga kita lebih banyak memperhatikan gerak-gerik calon pemimpin,” ungkapnya.

Sementara itu, tim peneliti lainnya, Rachmad Gustomi, S.IP., M.IP., menyebutkan, sekarang ini perdebatan yang banyak disajikan oleh para netizen atau pengguna media sosial, bukan merupakan perdebatan yang substantif dan tidak mewakili kepentingan publik.

“Contohnya, perbincangan tentang cebong dan kampret itu bukan mewakili bagaimana rakyat Indonesia diwakili, tidak. Tapi, itu justru mewakili kelompok-kelompok elit siapa yang nantinya akan berkuasa,” terangnya.

Ia pun mengingatkan, ketika mereka berkuasa, apakah mereka akan membela kepentingan publik? “Itu yang harus menjadi perhatian kita semua”, imbuhnya.

Ketika kritikan yang muncul di antara dua belah pihak merupakan kritik-kritik yang tidak bermutu dan tidak mewakili kepentingan publik, lanjutnya, maka hal itu akan dapat meruntuhkan agenda publik untuk nantinya kemudian justru membicarakan kepentingan elite.

“Contohnya, ada satu kebijakan Jokowi yang itu justru tidak pernah menjadi perdebatan publik, yaitu terkait penegakkan hukum, penegakkan HAM, deskriminasi dan semacamnya, tidak pernah muncul pada perbincangan publik. Tapi, justru perbincangan yang paling ramai adalah, ini anaknya PKI atau anaknya pemberontak? Makan pakai tangan kanan atau tangan kiri?” ucapnya.

Dalam isu politik, justru isu-isu substantif tidak banyak direspon, tetapi isu-isu yang renyah dan krispi itu banyak sekali yang direspon.

“Karena memang yang kita kritik selama ini kebanyakan bukan substansinya, tetapi hanya kulitnya. Dan lucunya, kita beramai-ramai memakan renyah kulit itu tanpa berbicara mengenai kebijakan yang seharusnya dikritik,” sebutnya.

Belum lagi, smabungnya, kalangan terpelajar, ketika menggunakan media sosial, mereka melawan nyinyir dengan nyinyir, melawan sindiran dengan sindiran. Padahal, hal ini justru tidak akan menguatkan kesepahaman, tetapi justru menguatkan polarisasi.

“Sebagai akademisi dan media, yang bisa dilakukan adalah melakukan pendidikan politik, yakni dengan memberikan kesadaran kepada msayarakat dan publik, tentang politik yang baik. Di sinilah peran kampus dan media serta pilar demokrasi lainnya, yang saya pikir harus memiliki tanggung jawab terkait hal tersebut,” pungkasnya.

Lihat juga...