Pengalihan BP Batam, Kebijakan Salah Tafsir

Editor: Mahadeva WS

Ketua Dewan Pakar Bidang Hukum Kamar Dagang dan Industri (KADIN)  Batam, Ampuan Situmeang diskusi bertajuk "Menakar Masa Depan Batam Pasca Pengalihan BP Batam" di Jakarta, Rabu (19/12/2018) sore. Foto : Sri Sugiarti

JAKARTA – Ketua Dewan Pakar Bidang Hukum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Batam, Ampuan Situmeang, mengatakan, keputusan untuk melebur Kepemimpinan BP Batam dengan Wali Kota Batam, adalah kebijakan salah tafsir.

Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut, mencuat setelah Presiden Jokowi menggelar Rapat Terbatas (Ratas) pada 12 Desember 2018, lalu. “Kebijakan salah tafsir, untuk menyelesaikan permasalahan pengembangan Batam, sebagai wilayah Free Trade Zone (FTZ). Itu bukan solusi kewenangan kepemimpinan dualisme itu. Ini salah tafsir,” kata Ampuang, usai diskusi bertajuk Menakar Masa Depan Batam Pasca Pengalihan BP Batam, Rabu (19/12/2018).

Salah tafsir kewenangan kepemimpinan tersebut, karena menurutnya, Undang-undang No.53/1999, sudah sangat  jelas menggambarkan, otonomi di Batam merupakan urusan BP, dan selebihnya adalah urusan Pemda. Namun sayangnya, Peraturan Pemerintah (PP) terkait UU tersebut, hingga saat ini belum rampung. Padahal pengusaha di Batam berharap, pemerintah segera menyelesaikan PP sebagai turunan dari undang-undang tersebut.

Lihat juga...