Pengamat: Pengalihan BP Batam Sangat Sensitif

Editor: Mahadeva WS

Pengamat Kebijakan Publik, Danang Girindrawardan pada diskusi bertajuk "Menakar Masa Depan Batam Pasca Pengalihan PB Batam" di Jakarta, Rabu (19/12/2018). Foto : Sri Sugiarti 

JAKARTA – Pengamat Kebijakan Publik, Danang Girindrawardana, menilai, kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan melebur BP Batam dengan Pemerintah Kota Batam, sangat sensitif. 

“Kebijakan ini cukup sensitif, dan sebaiknya tidak dikeluarkan dalam waktu  terburu-buru. Dianalisa lebih dalam, pikirkan lagi tujuh  bulan kedepan setelah pilpres,” kata Danang kepada media, usai diskusi bertajuk “Menakar Masa Depan Batam Pasca Pengalihan PB Batam”, Rabu (19/12/2018) sore.

Pasca mencuatnya wacana kebijakan tersebut, para pengusaha di Batam, baik dari Kamar Dadang dan Industri (KADIN), maupun Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), takut mengomentarinya. Wacana tersebut muncul dari statement Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko) Darmin Nasution, yang menyebut, menerbitkan ex-officio Kepala BP Batam kepada Walikota Batam.

“Nah, walaupun banyak pengusaha lokal Batam tidak menunjukkan reaksi. Itu bukan berarti mereka menyetujui, tapi ada ketakutan dari mereka terhadap proses upaya peleburan atau pembubaran BP Batam,” tukasnya.

Menurut Danang, statement pengalihan BP Batam tersebut tidak muncul begitu saja. Selama dua tahun berturut-turut, sudah dikeluarkan statemen tersebut, oleh pejabat publik di era pemerintahan Jokowi. Sementara, pengusaha lokal Batam, takut BP Batam akan menjadi sejarah. Maka, jika mereka memberikan aksi perlawanan terhadap kebijakan tersebut, maka akan menjadi masalah dikemudian hari bagi mereka.

Menurutnya, pelayanan publik di sektor investasi, yang diselenggarakan oleh BP Batam dan Pemerintah Kota Batam pasti berbeda.  Pemerintah kota menyelenggarakan investasi seperti layaknya daerah otonom biasa. Sementara, investasi servis dari BP Batam, memiliki lebih banyak kelebihan dan kemudahan, sesuai dengan peraturan.

Pengalihan, dikhawatirkan akan merubah kebijakan persoalan ketentuan investasi. Seperti kebijakan iuran Uang Wajib Tahun Otorita (UWTO) dan kebijakan mekanisme tata ruang. “Ini kan berbahaya bagi mereka. Jadi saya kira, kebijakan ini cukup sensitif, sebaiknya tidak dikeluarkan dalam waktu terburu-buru, dianalisa lagi,” tukas Danang.

Dari analisa Danang, keputusan tersebut tidak tercampur oleh politik. Kebijakan tersebut diambil, lebih pada adanya campur tangan kebijakan yang reduksiodistik, terhadap kewenangan Batam. “Kewenangan itu justru terlihat dari sisi teknopraktisnya, dari policy goverment, termasuk pemerintah daerah, bukan dari pernyataan politik. Jadi kami tidak melihat dari satu desakan politik untuk melemahkan Batam. Tetapi yang kami lihat justru dari regulasi  dari pemerintah,” tegasnya.

Danang tegas menyebut, siaran pers dari Menko Bidang Perekonomian tersebut, menimbulkan kecemasan dan bukan kekhawatiran di tahap kepastian hukum. Kecemasan para pengusaha mengenai arah nasib investasinya di Batam.  Hal tersebut tidak akan menimbulkan kekhawatiran, jika sudah produk hukum, seperti Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Pemerintah (PP).

Menurutnya, kecemasan dunia usaha di Batam, sudah merambah pengusaha industri padat karya. “Jika ini digoreng terus tanpa suatu kepastian, maka industri besar yang karakternya padat karya bisa dengan mudah angkat kaki. Seperti kejadian dua tahun lalu. Waktu itu terjadi demo besar-besaran, mogok berminggu-minggu di Batam,” pungkasnya.

Lihat juga...