Pengamat: Wajib Pajak Berhak Tahu Apa yang Dilakukan Negara

Pelepasan burung saat deklarasi damai pemilu 2019 di Jakarta. Foto: Ist

JAKARTA — Pengamat perpajakan DDTC Bawono Kristiaji memberikan saran kepada calon presiden dan wakil presiden untuk mengayomi para wajib pajak dalam proses politik.

Menurut Aji, penerimaan negara itu sebanyak 75 persen bersumber dari pajak. Namun, masing-masing calon pemimpin negara ini lebih banyak memfokuskan diri pada pembangunan yang akan dilakukan ke depannya. Jarang sekali membicarakan uangnya dari mana. Jangan sampai risiko fiskal muncul ke depan.

Ini harus menjadi strategi setiap calon pemimpin nasional, tegasnya di Jakarta, Kamis. Aji mengatakan bahwa usulan sistem pajak ini mesti mempunyai relevansi dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, seperti apa target pembangunannya, dan juga meningkatkan penerimaan dalam fiskal.

Jadi, tidak sekadar bicara pembebasan tarif atau insentif semata. Harus jelas objektif ekonomi yang mendasarinya. Misalnya, mendorong daya saing di bidang tertentu. Sehingga, jelas pula relevansi kebijakannya, tegasnya.

Ia mengingatkan bahwa isu pajak ini bukan sekadar menjadi pemanis saja, tapi benar-benar memiliki relevansi bagi publik. Oleh karena itu, sambungnya, para calon pemimpin selanjutnya mesti melibatkan wajib pajak. Sebab, suara mereka patut didengar dan partisipasi tersebut mesti diperkokoh.

Menurutnya, kampanye dengan platform pajak ini dapat diterima oleh masyarakat Indonesia, meski hal tersebut belum familiar. Masyarakat Indonesia kan bayar pajak. Mereka berhak tahu apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk keperluan apa saja. Lalu, seperti apa strategi ke depannya, pungkas Aji. [Ant]

Lihat juga...