Pengawas Pembangunan di Sumbar, Diminta Tingkatkan Kualitas

Editor: Mahadeva

Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit/Foto: M. Noli Hendra 

PADANG – Pengawas proyek di Sumatera Barat, diminta untuk lebih tertib, dan lebih meningkatkan kualitas pekerjaan proyek, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan.

Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit, menyebut, jika ada kegagalan dalam sebuah proyek, maka pihak yang terlibat harus ikut menerima sanksi. Beban yang diberikan sesuai aturan yang berlaku. Terkait kontrak kerjasama, pihak proyek memiliki tanggungjawab terhadap kualitas, dan mutu pekerjaan.

“Apa yang sampaikan itu, hasil dialog saya dengan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), yang menyarankan agar ada tindak lanjut lebih cepat terhadap temuan, untuk melakukan perbaikan terhadap berbagai hal, dan menyelesaikan administrasi berdasarkan aturan yang berlaku,” tutur Nasrul Abit, Jumat (28/12/2018).

Pemprov Sumbar, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Efektivitas Penyelenggaran Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), dalam Intensifikasi Penerimaan Pajak Atas Kenderaan Bermotor (PKB & BBNKB) tahun anggaran 2016-2018, pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat  dan Instansi Lainnya. Penyerahan dilakukan langsung di kantor BPK Perwakilan Sumatera Barat, Jumat (28/12/2018).

Nasrul menyebut, dalam pertemuan tersebut, juga dibahas perlunya melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan pembangunan. Yaitu, mahasiswa yang berpendidikan di bidang yang dapat bekerja untuk mengukur dan menilai hasil pekerjaan.  “Kalau melihat kepada tanggung jawab dari pengawasan proyek itu, harus membuat uraian kegiatan secara terinci, yang sesuai dengan setiap bagian pekerjaan pengawasan pelaksanaan yang dihadapi di lapangan, yang secara garis besar,” jelasnya.

Lihat juga...