Pengawas Pembangunan di Sumbar, Diminta Tingkatkan Kualitas

Editor: Mahadeva

162
Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit/Foto: M. Noli Hendra 

PADANG – Pengawas proyek di Sumatera Barat, diminta untuk lebih tertib, dan lebih meningkatkan kualitas pekerjaan proyek, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan.

Wakil Gubernur Sumatera Barat, Nasrul Abit, menyebut, jika ada kegagalan dalam sebuah proyek, maka pihak yang terlibat harus ikut menerima sanksi. Beban yang diberikan sesuai aturan yang berlaku. Terkait kontrak kerjasama, pihak proyek memiliki tanggungjawab terhadap kualitas, dan mutu pekerjaan.

“Apa yang sampaikan itu, hasil dialog saya dengan BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), yang menyarankan agar ada tindak lanjut lebih cepat terhadap temuan, untuk melakukan perbaikan terhadap berbagai hal, dan menyelesaikan administrasi berdasarkan aturan yang berlaku,” tutur Nasrul Abit, Jumat (28/12/2018).

Pemprov Sumbar, menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Efektivitas Penyelenggaran Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), dalam Intensifikasi Penerimaan Pajak Atas Kenderaan Bermotor (PKB & BBNKB) tahun anggaran 2016-2018, pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat  dan Instansi Lainnya. Penyerahan dilakukan langsung di kantor BPK Perwakilan Sumatera Barat, Jumat (28/12/2018).

Nasrul menyebut, dalam pertemuan tersebut, juga dibahas perlunya melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan pembangunan. Yaitu, mahasiswa yang berpendidikan di bidang yang dapat bekerja untuk mengukur dan menilai hasil pekerjaan.  “Kalau melihat kepada tanggung jawab dari pengawasan proyek itu, harus membuat uraian kegiatan secara terinci, yang sesuai dengan setiap bagian pekerjaan pengawasan pelaksanaan yang dihadapi di lapangan, yang secara garis besar,” jelasnya.

Kegiatan yang dilakukan seperti, penyusunan program kerja, alokasi tenaga dan konsepsi pekerjaan pengawasan. Memeriksa Time Schedule atau Bar Chart, S-Curve, dan Net Work Planning, yang diajukan kontraktor pelaksana yang kemudian diteruskan ke pengelola proyek, untuk mendapatkan persetujuan.  Mengenai tugas teknis pengawas di lapangan, diantaranya, melaksanakan pekerjaan pengawasan secara umum, pengawasan lapangan, koordinasi dan inspeksi kegiatan pembangunan.

Semuanya dilakukan agar, pelaksanaan teknis maupun administrasi teknis, dapat berjalan terus menerus sampai pekerjaan diserahkan untuk kedua kalinya. Selanjutnya, mengawasi kebenaran ukuran, kualitas dan kuantitas bahan atau komponen bangunan, peralatan dan perlengkapan, selama pelaksanaan pekerjaan. “Belum lagi tugasnya untuk mengawasi kemajuan pelaksanaan dan mengambil tindakan yang tepat dan cepat, agar batas waktu pelaksanaan minimal sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Jadi, saya berharap betul semua proyek itu berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada,” jelasnya.

Dengan demikian, tidak ada lagi, pengawas yang memakai tenaga PNS (Pegawai Negeri Sipil). Kontraktor pengawas, mesti memiliki tenaga pengawas profesional. Jika tidak memenuhi syarat, kontraktor pengawas tersebut tidak layak untuk dimenangkan oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP).

Nasrul mengingatkan, ULP Sumatera Barat untuk bekerja lebih profesional. Baik mengenai harga, maupun standar kualitas yang diperjanjikan. Kualitas pekerjaan, akan menjadi bahan acuan dalam pemeriksaan BPK, terutama dalam pembanguan jalan, jembatan dan bangunan gedung.  BPK menggunakan tenaga ahli dari perguruan tinggi, untuk mengukur kualitas pekerjaan bangunan, jalan dan jembatan. Harapannya, hasil pekerjaan bangunan fisik bernilai maksimal. Sehingga akan memberikan dampak yang baik dalam pembangunan daerah.

Baca Juga
Lihat juga...