Pengelolaan Keuangan Pemerintah Harus Transparan

Editor: Mahadeva WS

BEKASI – Transparansi pengelolaan keuangan di pemerintah sangat penting, untuk menghindari conflik of interest. Pemangku kepentingan harus mau mengubah cara berpikir, dengan menanamkan sikap taat aturan sejak dini.

“Semua pejabat yang mengelola keuangam negara, harus bisa mengubah mindset. Harus Taat aturan sejak dini.” kata Ketua Komisi Pemberantas Korusi (KPK), Agus Raharjo, saat menghadiri peringatan Hari Anti Korupsi se-Dunia, di Kota Bekasi, Minggu (9/12/2018) pagi.

Dikatakannya, semua menginginkan pemangku jabatan untuk bekerja dengan amanah dan bertanggungjawab. Untuk itu, transparansi dalam pengelolaan keuangan sangat penting, sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat. Untuk memenuhi hal tersebut, masyarakat diminta untuk melaporkan setiap mengetahui adanya tindakan korupsi. Laporan itu bisa dilakukan di tingkat daerah, melalui institusi seperti kejaksaan, atau kepolisian.

“Saat ini di Kota Bekasi ada program WBS (Whistle Blowing System). Ini memberikan kesempatan pada semua baik internal ataupun dari luar, untuk melaporkan jika terjadi tindak korupsi. Tinggal pemegang kuncinya mau meneruskan ke mana,” tegas Agus.

Ketua KPK Agus Raharjo, saat menghadiri peringatan Hari Anti Korupsi di Kota Bekasi – Foto M Amin

Laporan tindak korupsi bisa diteruskan ke pusat seperti ke Kejagung, Polri, KPK, atau lain seperti Ombudsman, sebagai upaya pencegahan.

Sementara itu, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, mengatakan, Kota Patriot berkembang dengan mengandalkan investasi. Untuk itu, membutuhkan kepastian hukum dan perlindungan hukum. “Saya berharap kota kita dijauhi dari persoalan hukum yang sedang mendera di Republik ini. Sehingga kita tidak terpaku untuk memecahkan persoalan-persoalan yang rumit di masyarakat,” tegas Rahmat.

Acara peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia di Kota Bekasi, dijadikan momentum untuk meluncurkan kunci WBS (Whistle Blowing System). WBS adalah, sistem untuk memproses pengaduan atau pemberian informasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap perbuatan yang melanggar pertauran perundang-undangan.

Lihat juga...