Penggunaan Dana Desa Harus Bersistem Swakelola

Editor: Satmoko Budi Santoso

MAUMERE – Dalam pengelolaan Dana Desa tahun 2018, sesuai Permendes 19 Tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018, pemerintah Kabupaten Sikka mendukung sepenuhnya mekanisme pola padat karya tunai yang melibatkan masyarakat dalam pelaksanaannya.

“Pengelolaan dilakukan dengan pola swakelola, menggunakan tenaga kerja setempat, dan memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di desa,” tegas Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo, Kamis (13/12/2018), saat evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa se-Kabupaten Sikka tahun 2018.

Dengan pola swakelola, kata Robi, sapaannya, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara mandiri oleh desa. Dengan begitu, uang yang digunakan untuk pembangunan tersebut tidak akan mengalir keluar desa.

Bupati Sikka Fransiskus Roberto Diogo. Foto: Ebed de Rosary

“Dengan menggunakan tenaga kerja setempat, pemerintah Kabupaten Sikka berharap, pelaksanaan kegiatan di desa-desa, menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja,” ujarnya, saat kegiatan evaluasi penyelenggaraan pemerintah desa se-Kabupaten Sikka tahun 2018.

Sedangkan penggunaan bahan baku lokal diharapkan akan memberikan penghasilan tambahan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku tersebut. Sementara, tugas pemerintah untuk merencanakan, mengelola, dan mengawal Dana Desa ke depan akan semakin berat.

“Pemerintah Kabupaten Sikka senantiasa berupaya agar dana desa bisa semakin berpihak pada masyarakat miskin. Selain itu, regulasi yang disusun pun menghasilkan sistem pengelolaan dana desa yang efektif, efisien, dan akuntabel. Hal ini penting agar tujuan pemerintah melalui pengalokasian dana desa dapat terwujud,” tegasnya.

Sementara itu, anggota Komisi XI DPR RI, Jhony G. Plate, saat berbicara di depan masyarakat Kecamatan Talibura, menjelaskan, besarnya dana desa yang dialokasikan dari APBN sejak tahun 2014 membuat desa mulai menggeliat pembangunannya. Meski ada desa yang belum bisa memanfaatkan secara optimal.

Dana desa diawali sejak disahkan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa sehingga menjadi kewajiban pemerintah dan DPR mengalokasikan dana desa. Pertama kali dana desa ini muncul di APBN saat akhir pemerintahan presiden SBY sebesar Rp9 triliun.

“Pada tahun 2015 memang kami secara gencar di Komisi XI meminta agar direvisi di bulan Februari sehingga menjadi Rp20 triliun untuk 74 ribu desa,” sebut Jhony G. Plate.

Dikatakan Jhony, karena baru pertama kali diberlakukan tahun 2015, maka daya serapnya masih terbatas. DPR RI perlu menyiapkan perangkat untuk mengatasi penyerapan dana desa tersebut.

“Setelah berdiskusi dengan BPK, BPKP, Ikatan Akuntansi Indonesia dan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara maka disepakati untuk menyiapkan model pertanggungjawaban yang lebih sederhana. Supaya daya serapnya bisa dilakukan dengan baik,” terangnya.

Pada prinsipnya, kata Jhony, dana desa digulirkan untuk dibelanjakan di setiap desa, untuk kepentingan desa, oleh warga desa dan juga menggunakan teknologi yang tersedia di desa yang bersangkutan.

“Jangan sampai menggunakan SDM dari luar desa. Jangan sampai menggunakan teknologi atau peralatan dari luar desa. Tapi ini pemberdayaan desa. Tapi, itu pun belum cukup, maka dibutuhkan pendamping desa,” ucapnya.

DPR RI, kata Jhony, minta disiapkan alokasi dana untuk pendamping desa dan rekruitmen diserahkan kepada Kementerian Desa untuk mengatur.

Persoalan muncul pada saat pendamping desa sedianya diharapkan berasal dari desa tersebut, ternyata juga direkrut dari mana-mana. Mestinya, cukup yang mengetahui tentang desa itu, yang memahami kultur desa itu, dan bisa mengoperasikan komputer.

“Di sinilah terjadi persoalan, pendamping desa harus belajar lagi tentang kultur, kebutuhan kepentingan desa, mengenal warga desa, dan seterusnya,” pungkas Jhoni.

 

Lihat juga...