Penilaian Kualitas Layanan Publik, Lombok Barat Paling Buruk

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

Kepala Ombudsman Perwakilan NTB, Adhar Hakim. Foto: Turmuzi

MATARAM — Hasil penilaian kepatuhan dan kualitas layanan publik Ombudsman RI di tujuh wilayah di Nusa Tenggara Barat, Lombok Barat merupakan kabupaten dengan kualitas pelayanan publik paling buruk dan tingkat kepatuhannya rendah.

“Dari tujuh Kabupaten di NTB, Lombok Barat termasuk kabupaten dengan tingkat kepatuhan terkait layanan publik paling rendah dan masuk zona merah, dengan nilai 44,68,” kata Kepala Ombudsman Perwakilan NTB, Adhar Hakim, Rabu (12/12/2018).

Lima kabupaten lainnya berada pada tingkat kepatuhan sedang (zona kuning), yakni Lombok Tengah dengan nilai 63,49 berada di posisi 113, Dompu dengan nilai 60,41, posisi 121, Lombok Timur nilai 58,22 posisi 127, Sumbawa Barat nilai 57,69 pada posisi 128 dan Bima dengan nilai 56,97 berada di posisi 133.

Dari 199 kabupaten yang dinilai di Indonesia, hanya 1 kabupaten di NTB yang memenuhi kriteria kepatuhan tinggi (zona hijau) yaitu Lombok Utara dengan skor 93,87 dan menempati urutan 14.

“Sementara untuk dua kota dan satu kabupaten di NTB antara lain, Kota Bima, Mataram, Kabupaten Sumbawa dan Pemprov NTB tidak ikut dinilai, karena sudah masuk zona hijau, dengan tingkat kepatuhan tinggi,” jelas Adhar.

Dikatakan, acuan penilaian sendiri, dengan mengacu pada ketentuan pasal 21 uu 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik, dimana penyelenggara layanan memiliki kewajiban untuk menyusun dan menetapkan standar pelayanan yang mudah diakses oleh masyarakat.

Asisten Bidang Pencegahan, Muhammad Rosyid Ridho mengatakan, Ombudsman Perwakilan NTB memberikan apresiasi kepada Kabupaten Lombok Utara yang berhasil menempati posisi kepatuhan tinggi terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Sementara kabupaten lain yang berada pada tingkat kepatuhan sedang dan rendah diharapkan dapat meningkatkan kepatuhannya pada tahun 2019, sebagai wujud komitmen untuk mendorong perbaikan tata kelola pelayanan publik.

“Agar daerah dapat meningkatkan kepatuhannya terhadap Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik,” katanya.

Bagi daerah yang masih berada pada level kepatuhan sedang dan rendah akan kembali dilakukan penilaian pada tahun berikutnya.

Lihat juga...