Pepanjangan ‘Ganjil-Genap’ di DKI Belum Pasti

Editor: Koko Triarko

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub), Sigit Wijatmoko, di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (18/12/2018) sore. -Foto: Lina Fitria

JAKARTA – Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub), Sigit Wijatmoko, mengaku masih belum bisa menentukan perpanjangan sistem ganjil-genap. Pihaknya masih perlu melakukan diskusi untuk mengevaluasi kebijakan tersebut. 

“Kami tadi juga melakukan evaluasi, melakukan FGD (Forum Group Discussion) ini, lebih pada mendengar masukan-masukan. Kan ada beberapa masukan juga, baik itu dari fakta maupun dari pelaku ekonomi,” kata Sigit, saat ditemui di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (18/12/2018) sore.

Menurut dia, saat ini pihaknya tengah mengkaji soal rencana diperpanjangnya kebijakan ganjil-genap. Pasalnya, hingga kini terdapat masukan dari sejumlah pihak mengenai penerapan kebijakan itu, jika dilakukan dalam jangka panjang.

Lanjut Sigit, hasil evaluasi ganjil-genap yang berlaku setelah Asian Games dan Asian Para Games, menunjukkan peningkatan jumlah penumpang angkutan umum.

Sigit menjelaskan, para pemangku kepentingan telah memberikan masukan soal pemberlakukan ganjil-genap, jika diperpanjang hingga 2019.

“BPTJ (Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek) juga memberikan masukan polanya seperti apa. Apakah balik lagi ke full, apa 06.00-21.00 begitu,” paparnya.

Sigit menambahkan, kajian mengenai ganjil-genap juga akan dibahas dari sudut pandang lain. Sisi ekonomi juga akan dijadikan rujukan, apakah kebijakan pembatasan kendaraan sistem ganjil-genap tetap dilanjutkan atau tidak.

Sigit mengatakan, usulan perpanjangan ganjil-genap dengan durasi waktu seharian masih perlu digodok. Akan dilihat lagi efektivitas ganjil-genap di waktu normal, jika ada penambahan arus.

“Misalnya, penambahan ruas jalan yang diberlakukan kalau itu dilakukan dalam dua jendela, kami bicara 06.00-10.00 sama 16.00-20.00,” ujarnya.

Sedangkan soal wacana ganjil-genap untuk motor, Sigit menegaskan belum ada pembahasan. Dishub DKI dengan pihak terkait, belum pernah membuka opsi pembahasan diberlakukan ganjil-genap untuk kendaraan roda dua.

Sebelumnya, Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Budiyanto, menyampaikan, kebijakan ganjil-genap diusulkan kembali dilanjutkan hingga tahun depan.

“Hasil Focus Group Discussion (FGD) menyimpulkan, pembatasan lalu lintas dengan skema ganjil-genap supaya diteruskan,” ujar Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Budiyanto, di Mapolda Metro Jaya, Selasa pagi.

FGD itu diusulkan untuk diberlakukan pada Senin sampai dengan Jumat, pukul 06.00-21.00 WIB. Sedangkan hari Sabtu dan Minggu serta hari libur nasional tidak diberlakukan.

FGD juga mengusulkan, agar sistem ganjil-genap diintegrasikan dengan sistem electronic traffic law enforcement (E-TLE). Program ini juga diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di Jakarta.

Kesimpulan FGD lainnya adalah untuk memikirkan terkait pengaturan terhadap sepeda motor untuk menghilangkan kesan deskriminatif.

Usulan itu merupakan hasil kesimpulan dari forum group discussion para stakeholders yang bertanggungjawab di bidang lalu lintas dan angkutan. FGD diinisiasi oleh Dinas Perhubungan dan dilaksanakan di kantor Dinas Perumahan Rakyat Pemprov DKI, pagi tadi.

Sedangkan Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetek (BPTJ),  Bambang Prihartono, meminta agar kebijakan ganjil-genap diperpanjang hingga electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar diterapkan pada 2019, mendatang.

Lihat juga...