Pepanjangan ‘Ganjil-Genap’ di DKI Belum Pasti

Editor: Koko Triarko

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub), Sigit Wijatmoko, di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (18/12/2018) sore. -Foto: Lina Fitria

Sedangkan soal wacana ganjil-genap untuk motor, Sigit menegaskan belum ada pembahasan. Dishub DKI dengan pihak terkait, belum pernah membuka opsi pembahasan diberlakukan ganjil-genap untuk kendaraan roda dua.

Sebelumnya, Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Budiyanto, menyampaikan, kebijakan ganjil-genap diusulkan kembali dilanjutkan hingga tahun depan.

“Hasil Focus Group Discussion (FGD) menyimpulkan, pembatasan lalu lintas dengan skema ganjil-genap supaya diteruskan,” ujar Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, AKBP Budiyanto, di Mapolda Metro Jaya, Selasa pagi.

FGD itu diusulkan untuk diberlakukan pada Senin sampai dengan Jumat, pukul 06.00-21.00 WIB. Sedangkan hari Sabtu dan Minggu serta hari libur nasional tidak diberlakukan.

FGD juga mengusulkan, agar sistem ganjil-genap diintegrasikan dengan sistem electronic traffic law enforcement (E-TLE). Program ini juga diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi di Jakarta.

Kesimpulan FGD lainnya adalah untuk memikirkan terkait pengaturan terhadap sepeda motor untuk menghilangkan kesan deskriminatif.

Usulan itu merupakan hasil kesimpulan dari forum group discussion para stakeholders yang bertanggungjawab di bidang lalu lintas dan angkutan. FGD diinisiasi oleh Dinas Perhubungan dan dilaksanakan di kantor Dinas Perumahan Rakyat Pemprov DKI, pagi tadi.

Sedangkan Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetek (BPTJ),  Bambang Prihartono, meminta agar kebijakan ganjil-genap diperpanjang hingga electronic road pricing (ERP) atau jalan berbayar diterapkan pada 2019, mendatang.

Lihat juga...