Perpres 82/2018, Penyempurna Payung Hukum JKN-KIS

Editor: Mahadeva WS

Kepala Cabang Balikpapan BPJS Kesehatan Endang Diarty – Foto Ferry Cahyanti

BALIKPAPAN – Peraturan Presiden (Perpres) No.82 /2018 yang dikeluarkan di penghujung tahun, menyempurnakan keberadaan payung hukum Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

Di dalam Perpres tersebut, beberapa hal yang diatur diantaranya, pendaftaran bayi baru lahir, status kepesertaan bagi perangkat desa, status peserta ke luar negeri dan persoalan lainnya.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Balikpapan, Endang Diarty, menuturkan, perpres menjabarkan beberapa penyesuaian aturan di sejumlah aspek. “Secara umum, ada beberapa hal yang perlu diketahui masyarakat, salah satunya bayi baru lahir dari peserta JKN-KIS wajib didaftarkan ke BPJS Kesehatan paling lama 28 hari sejak dilahirkan,” jelasnya, dalam acara sosialisasi Perpres No.82/2018, Rabu (19/12/2018).

Aturan pendaftaran bayi baru lahir itu, mulai berlaku tiga bulan sejak Perpres tersebut diundangkan. Jika sudah didaftarkan, dan iurannya sudah dibayarkan, maka bayi tersebut berhak memperoleh jaminan pelayanan kesehatan, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Khusus untuk bayi yang dilahirkan dari peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), maka secara otomatis status kepesertaannya mengikuti orang tua, sebagai peserta PBI.

“Untuk bayi yang dilahirkan bukan dari peserta JKN-KIS, maka diberlakukan ketentuan pendaftaran peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) pada umumnya, yaitu proses verifikasi pendaftarannya memerlukan 14 hari kalender, dan setelah melewati rentang waktu itu, iurannya baru bisa dibayarkan,” tuturnya.

Oleh karena itu diimbau, para orang tua untuk segera mendaftarkan diri dan keluarganya menjadi peserta JKN-KIS. Hal itu dibutuhkan, agar proses pendaftaran dan penjaminan bayi menjadi lebih praktis. Tidak hanya mengatur pendaftaran bayi yang baru lahir, Perpres tersebut juga mengatur status kepesertaan bagi perangkat desa.

“Kehadiran Perpres ini juga membuat status kepesertaan JKN-KIS bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa menjadi lebih jelas. Kedua jabatan tersebut ditetapkan masuk dalam kelompok peserta JKN-KIS segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) yang ditanggung oleh pemerintah,” beber Endang Diarty.

Perhitungan iuran untuk perangkat desa, sama dengan perhitungan iuran bagi PPU tanggungan pemerintah lainnya. Yaitu, 2% dipotong dari penghasilan peserta yang bersangkutan, dan 3% dibayar oleh pemerintah. Endang menyebut, di dalam perpres tidak hanya menyatukan sejumlah regulasi yang awalnya diterbitkan masing-masing instansi. Perpres juga menyempurnakan aturan sebelumnya.

Program JKN-KIS disebutnya, sebagai amanah negara yang harus dipikul bersama. BPJS Kesehatan tidak dapat berdiri sendiri mengelola program jaminan kesehatan, dengan jumlah peserta terbesar di dunia tersebut.  Masing-masing pihak, memiliki peran penting untuk memberikan kontribusi, sesuai dengan otoritas dan kemampuannya.

“Perpres Nomor 82 Tahun 2018, juga mendorong kementerian, lembaga, dan para pemangku lainnya untuk melakukan perbaikan di berbagai aspek hingga mengoptimalkan upaya efisiensi dan efektivitas pelaksanaan Program JKN-KIS. Adanya landasan hukum baru itu, semoga peran kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, manajemen fasilitas kesehatan, dan stakeholder lainnya yang terlibat dalam mengelola JKN-KIS bisa kian optimal,” pungkasnya.

Lihat juga...